Jakarta – Puluhan Massa aksi Perkumpulan Anti Korupsi Indonesia (PAKI) Wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) melakukan aksi demonstrasi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Jumat (23/8/2024).
Mereka mendesak KPK untuk segera mengusut dugaan korupsi perjalanan dinas pemerintah kabupaten (Pemkab) Lahat tahun 2020 pada masa Bupati Cik Ujang yang dinilai fiktif.
Dalam orasinya, koordinator PAKI wilayah Sumsel; Belliansyah, mengatakan bahwa perjalanan dinas Pemkab Lahat tahun 2020 sangat tidak masuk akal, karena saat itu berlaku secara nasional Lockdown/ Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh pemerintah pusat dikarenakan pandemi Covid-19.
“Perjalanan dinas pemkab Lahat tahun 2020 sangat tidak masuk akal, karena pada saat itu ada pemberlakuan PSBB, yang melarang seluruh elemen masyarakat melakukan kegiatan berkerumun dan ke luar daerah, sebab maraknya Covid-19,” ujar Belliansyah dalam orasinya di depan KPK.
“Maka dapat dipastikan, anggaran kepala dinas pemkab Lahat yang direalisasikan di Tahun 2020 diduga kuat tidak jelas pelaksanaannya atau fiktif. Masa PSBB harusnya tetap di rumah (Work From Home), lah ini masih melaporkan pengeluaran anggaran perjalanan dinas. Hal ini tidak dapat dibiarkan, KPK harus mengambil tindakan tegas, terutama Pejabat Bupati saat itu” lanjutnya.
Belliansyah juga meminta KPK segera panggil mantan Bupati Lahat, Cik Ujang, yang diduga kuat menjadi aktor utama dalam kasus perjalanan dinas fiktif tahun 2020.
“KPK segera periksa dan tangkap Cik Ujang, mantan Bupati Lahat yang diduga kuat aktor utama dalam dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif ini,” jelasnya.
Massa sempat bersitegang dengan petugas keamanan karena memaksa masuk gedung KPK. Namun setelah diberikan penjelasan lebih lanjut, mereka melakukan orasi kembali.
“Kami sebenarnya ingin ditemui oleh Komisioner KPK, untuk menyampaikan secara langsung tuntutan kami. Namun petugas menginformasikan bahwa komisioner sedang berkegiatan di luar. Jadi kita tetap suarakan di sini kawan-kawan” ujar Belliansyah.
Selanjutnya, Belliansyah mengaku sangat prihatin atas adanya dugaan korupsi perjalanan dinas di sekretariat pemda dan DPRD Lahat yang mencapai kurang lebih 135,5 Miliyar.
“Pada Masa Covid-19 masyarakat dilarang ketat untuk keluar rumah, namun kita dikagetkan dengan realisasi anggaran perjalanan dinas senilai 135,5 Milyar itu. Bupati Lahat Cik Ujang harus bertanggung jawab,” tegasnya.
Terakhir, Belliansyah menuturkan dalam waktu dekat akan memasukkan laporan ke KPK dengan sejumlah barang bukti yang disiapkan.
“Laporan resmi akan kita lengkapi dan lampiran-lampiran bukti yang mendukung sehingga dalam waktu dekat akan segera kembali ke KPK untuk segera diproses dan dituntaskan” tandasnya.
