Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk mentersangkakan anggota DPRD Jawa Timur dari partai Demokrat Agung Mulyono dalam kasus dugaan korupsi dana hibah.
Hal itu disampaikan oleh sejumlah pemuda dari Komando Pergerakan Mahasiswa Jawa Timur saat melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Merah Putih KPK RI, Kuningan, pada Jumat (27/9/2024).
Menurut koordinator aksi, Abdul Musawir, perkembangan pengusutan kasus korupsi dana hibah Jatim semakin jelas karena KPK sudah memeriksa Pokmas dan DPRD Dapil Malang.
“Ada perkembangan bahwa dugaan korupsi dana hibah sudah diusut ke Pokmas-pokmas di Malang dan sejumlah anggota DPRD sudah diperiksa KPK,” katanya.
Selanjutnya KPK, kata Musawir, harus segera mengusut untuk dapil 4 yang meliputi wilayah Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso.
“Agung Mulyono itu DPRD Jatim Dapil 4 yang seharusnya juga menjadi atensi dari KPK,” ucapnya.
Musawir menyebut warga Jatim tidak mau mempunyai wakil di DPRD yang diduga terlibat kasus korupsi dana hibah. Karena itu, Musawir meminta KPK segera tersangkakan Agung Mulyono.
“Tidak sudi kalau punya wakil rakyat yang diduga terlibat kasus korupsi dana hibah karena sifat koruptif tidak akan bisa dihilangkan dari orang yang sudah biasa menikmati uang dari hasil korupsi,” jelasnya.
“KPK jangan tinggal diam, harus segera tersangkakan Agung Mulyono,” lanjutnya.
Musawir memastikan akan terus mengawal kasus korupsi dana hibah Jatim dengan melakukan aksi demonstrasi hingga Agung Mulyono tersangka.
“Sebelum Agung Mulyono tersangka, kami akan terus melakukan aksi di depan KPK,” tegasnya.
Selain itu, Musawir mengungkapkan akan melakukan aksi depan DPP Partai Demokrat untuk menagih komitmen AHY dalam pemberantasan korupsi.
“AHY juga harus memberikan perhatian serius kepada kadernya yang diduga melakukan korupsi. Karena itu, minggu depan kami akan melakukan aksi depan DPP Partai Demokrat agar Agung Mulyono dipecat sebagai kader,” tandasnya.