Indonesia Visioner
  • BERANDA
  • PERISTIWA
  • POLHUM
  • EKONOMI
  • VIDEO
  • ENTERTAINMENT
  • LUAR NEGERI
  • LIPUTAN DISKUSI
  • LIFESTYLE
  • RESENSI
  • SPORT
  • OPINI
  • INDEKS
No Result
View All Result
Indonesia Visioner
No Result
View All Result

Dugaan Korupsi Program BSPS Sumenep Diduga Berkaitan dengan Anggota DPR RI Fraksi PKB, Pembina IKMM Jakarta: Siap Kawal di Kejagung dan KPK

by Visioner Indonesia
April 11, 2025
in Default
Reading Time: 2min read
0
SHARES
34
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter
Doc Hafidz Kudsi

Pembina Ikatan Keluarga Mahasiswa Madura (IKMM)-Jakarta Mohammad Hafidz Kudsi menyoroti kasus dugaan tindak pidana korupsi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep.

Menurutnya, kasus yang sedang ditangani oleh Kejari Sumenep tersebut membuka tabir dugaan penyelewengan di 4 Kabupaten di pulau Madura.

Sebagai informasi, program yang diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang diduga dikorupsi pada tahun anggaran 2024 tersebut berjumlah 5.490 unit yang tersebar di 23 Kecamatan, 126 Desa di Kabupaten Sumenep.

“Langkah cepat Kejari Sumenep untuk mengusut kasus penyelewengan anggaran BSPS patut diapresiasi dan masyarakat menunggu siapa yang akan menjadi tersangka,” kata Hafidz dalam keterangannya, Jumat (11/4/2025).

“Masyarakat tetap monitor sehingga proses hukumnya harus transparan dan tidak boleh tebang pilih, siapapun pelakunya harus dipenjarakan,” imbuhnya.

Hafidz meyakini, dugaan penyelewengan anggaran BSPS dan program yang tidak tepat sasaran tersebut bukan hanya terjadi di Sumenep namun di seluruh Kabupaten di Madura.

Karena itu, Hafidz memastikan akan mengawal kasus tersebut di Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga bisa dilakukan investigasi dan audit secara menyeluruh di pulau Madura.

“Saya yakin ini bukan hanya di Sumenep tapi di 4 Kabupaten se-Madura. Pasti modusnya sama. Maka perlu atensi dari Kejagung atau KPK,” tuturnya.

“Kita kawal dan harus dipastikan para pemain program BSPS ini diperiksa dan harus diproses hukum apabila terbukti menyelewengkan program yang diperuntukkan untuk orang miskin itu,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Hafidz menuturkan, ada indikasi keterlibatan anggota Komisi V DPR RI Dapil Madura yang mendapat aliran dana dari hasil pemotongan anggaran program BSPS di Madura.

“Program ini kan dari PUPR yang dibawa oleh Komisi V DPR RI, dari Dapil Madura ada yang sudah lama bermain dengan program ini,” ucapnya.

“Karena ini diduga berkaitan dengan anggota DPR RI Dapil Madura Fraksi PKB, maka harus ada pengawalan di Kejagung dan KPK agar diusut tuntas dan yang bersangkutan diperiksa,” tandasnya.

Previous Post

Panen Raya Prabowo di Majalengka: Kolaborasi Petani Jadi Kunci Ketahanan Pangan

Next Post

Polri Tak Sekadar Hukum: Brigadir Sufiana Buktikan Nalar Sosial Hidup

Related Posts

Default

Nurdin Halid Sarankan Menkop Evaluasi Kades Jadi Pengawas Koperasi, Ketua JSN: Bisa Abuse Of Power

Mei 19, 2025
Default

BUP PT DABN Dituding Langgar Banyak Aturan, KCB Jatim Adukan ke Kejati Jatim

Mei 19, 2025
Default

Nurdin Halid Sarankan Menkop Evaluasi Kades Jadi Pengawas Koperasi, Ketua JSN: Bisa Abuse Of Power

Mei 19, 2025
Default

Mei 19, 2025
Default

Menyentuh yang Terlupakan: Tiga Terobosan Kesehatan Jakarta yang Mengubah Paradigma

Mei 15, 2025
Default

Lakukan Aksi Demonstrasi, KCB Minta Kementerian Perhubungan Atensi Dugaan Gratifikasi di BPTD Kelas II Jatim

Mei 8, 2025

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

TERKINI

Nurdin Halid Sarankan Menkop Evaluasi Kades Jadi Pengawas Koperasi, Ketua JSN: Bisa Abuse Of Power

BUP PT DABN Dituding Langgar Banyak Aturan, KCB Jatim Adukan ke Kejati Jatim

Nurdin Halid Sarankan Menkop Evaluasi Kades Jadi Pengawas Koperasi, Ketua JSN: Bisa Abuse Of Power

Jakarta Lari Bersama: Semangat Baru dari Balai Kota

Inovasi dan Sinergi Kunci Sukses Mandatori Bioetanol Nasional

TERPOPULER

Nurdin Halid Sarankan Menkop Evaluasi Kades Jadi Pengawas Koperasi, Ketua JSN: Bisa Abuse Of Power

BUP PT DABN Dituding Langgar Banyak Aturan, KCB Jatim Adukan ke Kejati Jatim

Nurdin Halid Sarankan Menkop Evaluasi Kades Jadi Pengawas Koperasi, Ketua JSN: Bisa Abuse Of Power

Jakarta Lari Bersama: Semangat Baru dari Balai Kota

Inovasi dan Sinergi Kunci Sukses Mandatori Bioetanol Nasional

  • About
  • Redaksi
  • Marketing & Advertising
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Email
  • Login
No Result
View All Result
  • BERANDA
  • PERISTIWA
  • POLHUM
  • EKONOMI
  • VIDEO
  • ENTERTAINMENT
  • LUAR NEGERI
  • LIPUTAN DISKUSI
  • LIFESTYLE
  • RESENSI
  • SPORT
  • OPINI
  • INDEKS

Indonesia Visioner - All Rights Reserved