Jakarta, 7 Desember 2025 — Banjir bandang yang meluluhlantakkan Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, serta terkuaknya “negara dalam negara” di kawasan industri Morowali, menjadi titik kulminasi kerusakan tata kelola Indonesia, puncak kotak pandora negeri ini. Menurut dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed., Presiden Kawulo Alit Indonesia, kedua peristiwa ini adalah “fenotipe dari robeknya kedaulatan negara dan runtuhnya ekologi akibat pembiaran ilegal mining, ilegal logging, dan ilegal sawit selama puluhan tahun.
Negeri ini memang rawan bencana dan ada cuaca ekstrem itu nyata. Namun akar masalahnya adalah “titik nadir” kerusakan lingkungan yang dibiarkan bertahun-tahun. Inilah yang membuat banjir bandang Sumatra kali ini lebih parah dari tragedi tsunami Aceh 2004,” ujar dokter ahli imunologi lulusan FK Unibraw dan FKUI tersebut.
*Mega Skandal Morowali: Luka Terbuka Kedaulatan Negara*dr. Ali juga menyoroti keberadaan Bandara PT IMIP di Morowali yang beroperasi tanpa kendali aparat negara. “Lalu-lalang warga asing dan barang yang keluar-masuk seolah bebas tanpa batas tidak ada otoritas. Ini tamparan keras bagi kedaulatan Republik Indonesia,” tegasnya. Ia menilai situasi ini mengindikasikan adanya “mega skandal ilegal mining” yang melibatkan jaringan luas di berbagai daerah dan asing.*“Di Jepang, Pejabatnya Sudah Mundur — Bahkan Harakiri”.
Menanggapi minimnya akuntabilitas pejabat publik di Indonesia, dr. Ali memberikan perbandingan keras. “Di Jepang, pejabat terkait bencana atau mega skandal seperti ini segera mengundurkan diri tanpa diminta bahkan ada yang memilih harakiri. Di Indonesia, jawaban yang muncul hanya ‘itu hak prerogatif Presiden’ atau ‘yang bisa memberhentikan saya hanya Presiden’. Padahal rakyat sudah kehilangan segalanya,. Bahkan kedaulatan negara robek secara terbuka” ujarnya.
Rakyat Luluh Lantak: Momentum Presiden Bertindak,Menurutnya, jutaan warga kehilangan harta benda dan dokumen keluarga, serta ribuan nyawa melayang di Sumatra. Kondisi ini merupakan momentum enas bagi Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengambil alih penuh penanganan bencana, sekaligus melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku kejahatan lingkungan.Tidak boleh ada yang kebal hukum. Tangkap dan adili perusahaan, pengusaha, maupun pejabat yang terlibat jaringan ilegal logging, ilegal mining, dan ilegal sawit. Termasuk kasus mega skandal Morowali,” tegas mantan Pembantu Rektor Universitas Darul Ulum Jombang itu.
Desakan: Pejabat Terkait Mundur dan Bertanggung Jawab dr. Ali meminta para menteri kabinet merah putih yang membidangi kehutanan, pertambangan, perkebunan, dan lingkungan hidup untuk:
1. Meminta maaf secara terbuka ke rakyat dan bangsa Indonesja
.2. Mengundurkan diri dari jabatan.
3. Mempertanggungjawabkan kelalaian di hadapan hukum.Ia juga mendesak Polri, Kejaksaan, dan KPK untuk segera menangkap semua pihak yang terlibat.
Ini kasat mata, atau kata orang Jawa welo-welo. Tidak boleh tebang pilih, tak boleh pandang bulu. Siapapun juga, apakah mereka bintang dua, bintang tiga, atau berbintang-bintang, segera tangkap dan hukum seberat-beratnya,” pungkas mantan Sekretaris Lembaga Sosial Mabarot PBNU tersebut.(*)
