Program pemerintah yang ditetapkan seharusnya memiliki makna positif, terutama bagi masyarakat yang terdampak langsung, meskipun masyarakat tidak selalu terlibat dalam proses perumusannya.
Kebijakan dalam pelaksanaan program pemerintah tentunya harus dirasakan oleh masyarakat sebab kebijakan yang positif nantinya akan meningkatkan kesejahteraan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sebaliknya, ketika program yang di lakukan tidak berpihak pada kepentingan rakyat justru berpotensi menimbulkan ketidakpuasan, konflik sosial, serta menurunnya kepercayaan pemerintah di mata masyarkat.
Dalam perumusan program pemerintah, seharusnya yang menjadi dasar utama adalah kepentingan dan kebaikan bersama, bukan kepentingan pribadi ataupun segelintir orang. apalagi itu dilandasi oleh keserakahan. Mengingat setiap program pemerintah sangat menentukan arah pemerintah Kabupaten Alor.
Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Alor sebagai organisasi kemahasiswaan yang memiliki peran control, terpanggil untuk mengawasi proses jalannya setiap kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Alor. Persoalan benar dan salah dalam setiap pelaksanaan program oleh Pemerintah Dalam konteks pembagunan, haruslah berorientasi pada keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan bersama, bukan sekadar sebagai alat legitimasi kekuasaan.
Namun persoalan yang muncul adalah, apakah benar program pembangunan oleh pemerintah kabupaten Alor dibawah kepemimpinan Bupati Iskandar Lakamau dan Wakil Bupati Rocky Winaryo. Sudah menjamin kesejahteraan yang adil terhadap masyarakat Kabupaten Alor.?
Ironisnya laju pertumbuhan yang selama ini kita dambakan gagal mengatasi kebutuhan masyarakat, justru tingkat ketimpangan semakin meningkat. Ketimpangan pembangunan ini secara langsung mengancam stabilitas ekonomi masyarakat. Kekhawatiran ini tentunya tidak beralasan jika di cermati program pembangunan Indomaret dan Alfamart.
Di satu sisi, keberadaan minimarket modern dapat mempermudah masyarakat membeli produk, membuka lowongan kerja bagi tenaga lokal serta meningkatkan perputaran ekonomi daerah. Namun pembagunan pasar modern indomaret dan Alfamart, alih-alih menjadi program pemerintah justru terindikasi ada kepentingan Wakil Bupati yang menggunakan fasilitas kekuasaannya untuk pengembangan bisnis pribadi. Pembangunannya juga dilakukan di atas tanah pribadi, Mengunakan fasilitas pribadi, degan dalih peningkatan PAD. Bukan hanya pasar modern, ditengarai pabrik porang juga di buka di atas tanah milik orang tua kandung wakil Bupati Alor
Untuk mencegah konflik sosial dan kesalahpahaman, komunikasi politik antara pemerintah dan masyarakat harus dibangun secara terbuka dan transparan. Pemerintah perlu memberikan penjelasan resmi kepada seluruh elemen masyarakat mengenai arah pembangunan dan setiap program strategis daerah.
Daerah ini sudah cukup lama terperosok dalam berbagai persoalan: ketidakpastian hukum, program pemerintah yang tidak selaras dengan visi-misi kampanye, dan lemahnya koordinasi pembangunan.
Sudah saatnya kembali pada jalur pembangunan yang seirama dengan program pemerintah pusat, provinsi, serta tetap kokoh berpijak pada hukum dan kepentingan rakyat marginal.
Dengan visi besar “Terwujudnya Masyarakat yang Aman, Damai, Sejahtera, Berkualitas, Demokratis, Maju, dan Berkelanjutan”, keduanya datang dengan lima misi pembangunan yang cukup ambisius: memperkuat ketahanan sosial, membangun ekonomi berdaya saing, meningkatkan kualitas SDM, memperbaiki akses transportasi dan informasi, serta menciptakan pemerintahan daerah yang efektif dan bebas KKN.
Namun pembangunan tidak cukup dengan visi besar, tetapi memerlukan keberanian mengambil keputusan yang tepat, konsistensi, dan keberpihakan pada rakyat yang paling membutuhkan.
Sebagai Civil Society Kader HMI dituntut untuk mengawasi proses jalannya pemerintahan dan arah pembangunan agar berjalan sebagaimana mestinya. Bukan memanfaatkan peluang kekuasan ini untuk kepentingan mereka sendiri. Proses pembangunan haruslah menjamin bahwa keadilan sosial menjadi domain rakyat secara keseluruhan..
*Admin