VISIONER, — Bantuan kemanusiaan dari luar negeri kembali menjadi perhatian publik di tengah bencana banjir yang melanda Sumatera Utara, khususnya Kota Medan. Kali ini, bantuan berupa 30 ton beras dari Uni Emirat Arab (UEA) akhirnya dapat disalurkan kepada korban setelah melalui klarifikasi asal-usul dan mekanisme penyaluran yang tepat.
Bantuan tersebut diterima oleh Muhammadiyah, dengan amanah penyaluran berada di tangan Haedar Nashir. Penunjukan Muhammadiyah dinilai sebagai langkah tepat karena organisasi ini memiliki jaringan kemanusiaan luas dan pengalaman panjang dalam penanganan bencana.
Sebelumnya, bantuan ini sempat menjadi polemik setelah muncul anggapan bahwa bantuan berasal langsung dari pemerintah Uni Emirat Arab. Pemerintah Kota Medan bahkan sempat mempertimbangkan pengembalian bantuan karena kekhawatiran akan sensitivitas politik jika bantuan bersifat government to government (G to G).
Namun setelah dilakukan klarifikasi, diketahui bahwa bantuan tersebut bukan berasal dari pemerintah UEA, melainkan dari lembaga kemanusiaan non-pemerintah (NGO) yang berbasis di negara tersebut. Dengan demikian, bantuan dinilai sah untuk diterima dan disalurkan melalui jalur NGO to NGO, sesuai dengan ketentuan hukum dan praktik kemanusiaan yang berlaku di Indonesia.
Haedar Nashir menyatakan bahwa Muhammadiyah siap menjalankan amanah tersebut dan memastikan bantuan sampai langsung kepada masyarakat terdampak banjir. Menurutnya, dalam situasi darurat kemanusiaan, fokus utama adalah kecepatan dan ketepatan penyaluran bantuan, tanpa memperumit status formal kebencanaan.
Kasus ini dinilai menjadi contoh penting dalam tata kelola bantuan internasional. Aktivis kemanusiaan pemuda asal Aceh, Wanda Assyura, menilai bahwa polemik ini menunjukkan perlunya kejelasan komunikasi publik terkait bantuan asing.
“Yang perlu diluruskan ke publik adalah bahwa yang dibatasi itu bantuan G to G, bukan bantuan kemanusiaan secara umum. Skema people to people, NGO to NGO, bahkan government to NGO, selama terkendali dan transparan, seharusnya tidak menjadi masalah,” ujar Wanda, Minggu (21/12/2025).
Menurut Wanda, ketidakjelasan narasi justru berisiko memunculkan kesan keliru seolah bantuan kemanusiaan ditolak, padahal yang diatur adalah mekanismenya. Ia menilai penyaluran melalui NGO seperti Muhammadiyah justru memperkuat prinsip kedaulatan sekaligus menjamin bantuan tepat sasaran.
Di lapangan, banjir di Sumatera Utara telah menyebabkan ribuan warga mengungsi dan mengalami kekurangan logistik dasar. Bantuan pangan menjadi kebutuhan mendesak di tengah proses pemulihan infrastruktur yang masih berlangsung. Kehadiran bantuan 30 ton beras ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat terdampak.
Wanda menilai kasus ini bisa menjadi rujukan kebijakan ke depan agar pemerintah pusat dan daerah memiliki pedoman komunikasi yang lebih jelas terkait bantuan internasional. “Bencana tidak menunggu kesempurnaan birokrasi. Yang dibutuhkan adalah koordinasi, keterbukaan, dan kepercayaan kepada lembaga kemanusiaan yang kredibel,” katanya.
Ia juga mengimbau media dan influencer untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi bantuan asing agar tidak menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Menurutnya, verifikasi dan konteks menjadi kunci menjaga kepercayaan publik di tengah situasi krisis.
Di tengah duka bencana, penyaluran bantuan UEA melalui Muhammadiyah menjadi pengingat bahwa solidaritas global bisa berjalan seiring dengan kedaulatan nasional, selama dikelola dengan bijak dan transparan. Bagi para korban banjir, yang terpenting bukan asal bantuan, melainkan kehadiran nyata dan tepat waktu.
