Surabaya, Indonesia Visioner – Dalam acara sarasehan yang digelar oleh Center For Public Policy and Globalization Studies(CP2GS), Vice President (VP) Corporate Communication Lapindo Brantas, Hesti Armiwulan menjelaskan terkait dengan lumpur panas yang terjadi di Kecamatan porong, pihaknya telah mengeluarkan anggaran sebesar Rp 7,9 triliun sejak lumpur panas Porong menyembur sejak 2006 yang ditangani hingga saat ini. Namun, anggaran sebesar itu tak sepenuhnya dikelola langsung manajemen Lapindo Brantas Inc.
Hesti menyebut, sebagian besar anggaran penanganan lumpur Porong sejak akhir Mei 2006 dihandle negara.
“Dulu ada Timnas Lumpur Sidoarjo dan BPLS yang merupakan institusi yang dibentuk negara,” ungkapnya saat jadi pembicara pada acara Sarasehan tersebut.
Hesti menambahkan, dari besaran anggaran sebesar Rp 7,9 triliun yang dikeluarkan Lapindo Brantas, Inc. dan keluarga Bakrie (sebagai salah satu pemegang saham Lapindo Brantas), sebesar Rp 4,6 triliun dipakai untuk kepentingan penanggulangan lumpur di bawah kendali Timnas Lumpur Porong dan BPLS. Sedangkan sebesar Rp 3,3 triliun, dialokasikan untuk transaksi jual beli tanah dan bangunan yang dilalui lumpur panas.
“Dana ini dipakai untuk membayar sisa rumah, bangunan, dan lahan milik warga yang belum terbayar. Ibaratnya, kami sudah jatuh lalu tertimpa tangga. Sebab lumpur yang menyembur pada Mei 2006 lalu karena faktor alam, bukan human error,” tegas Hesti.
Dilanjutkan oleh Ketua Ikatan Ahli Geologi Handoko Teguh Wibowo, ia mengungkapkan, Sidoarjo berpotensi sangat besar pada kandungan minyak dan gasnya, hingga mineral yang terkandung didalamnya mampu mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat sekitar.
“Penelitian kami di sekitar semburan Lumpur Porong ini sejumlah kandungan mineral bisa keluar semua. Mulai dari emas, perak, tembaga dan lithium. Ini jelas potensinya sangat besar,” pungkas Teguh.(AL-Vis)
