JAKARTA,- Peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia di Metro Lampung, menandai satu pesan penting dari Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN, Wihaji: kontrasepsi bukanlah pembatas, melainkan kunci masa depan. Pernyataan ini menyentuh hal yang sering terlupakan. Program keluarga berencana kerap dipandang sebatas alat teknis atau kampanye kesehatan, padahal sesungguhnya ia bagian dari hak asasi, yakni hak menentukan kapan dan berapa banyak anak yang ingin dimiliki.
Relevansi isu kontrasepsi tidak bisa diremehkan. Angka stunting, pernikahan dini, hingga ketimpangan akses layanan kesehatan reproduksi masih menjadi masalah nyata. Kehamilan terencana memberi dampak berlapis: ibu lebih sehat, anak lebih terjaga, ekonomi keluarga lebih kuat, dan kualitas pengasuhan lebih siap. Semua ini pada akhirnya bermuara pada cita-cita Indonesia Emas 2045. Wihaji tepat ketika menekankan bahwa pembangunan bangsa harus berangkat dari keluarga yang sadar dan siap.
Namun arah kebijakan yang baik tidak serta-merta menjamin keberhasilan di lapangan. Program Makan Bergizi Gratis, yang dikaitkan erat dengan visi pembangunan keluarga berkualitas, misalnya, masih menghadapi tantangan. Target 82,9 juta penerima manfaat memang ambisius, tapi capaian hingga September 2025 baru sekitar 1,2–1,46 juta sasaran. Lebih dari itu, sejumlah insiden keracunan makanan dalam program ini menunjukkan bahwa eksekusi teknis harus diperkuat. Evaluasi dan pengetatan protap, seperti yang diakui Wihaji, mutlak dilakukan.
Kritik perlu diarahkan bukan pada visinya, melainkan pada mekanisme pengawasan dan distribusi. Di sinilah peran Menteri Wihaji menjadi sentral, untuk memastikan kualitas gizi sesuai standar Kemenkes, rantai pasok higienis hingga ke sekolah dan desa-desa, serta keterlibatan aktif pemerintah daerah. Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk melemahkan, tetapi untuk menjamin program besar ini tidak berhenti pada simbol politik semata. “Kita dukung visi perencanaan keluarga dan gizi, tapi implementasi harus benar-benar diawasi ketat,” kata Direktur Gagas Nusantara, Romadhon Jasn dalam keterangannya, Selasa (30/9/2025).
Di sisi lain, Gagas Nusantara mengingatkan perlunya pemerataan akses dan transparansi. Tanpa itu, kelompok miskin di daerah tertinggal bisa kembali terpinggirkan. Kritik juga muncul pada bagaimana pemerintah merespons fenomena childfree. Wihaji menyebutnya tantangan, bukan ancaman, dan pandangan ini patut diapresiasi. Negara perlu membuka dialog sehat, menghormati pilihan individu, sekaligus menjaga keseimbangan demografi. “Pilihan individu harus dihormati, namun kebijakan negara wajib mengamankan keseimbangan generasi,” ujarnya.
Refleksi lebih jauh menuntut kita melihat program kontrasepsi dan makan bergizi bukan sebagai dua agenda terpisah, melainkan fondasi tunggal untuk membangun kualitas manusia Indonesia. Kontrasepsi memastikan kehamilan terencana, sementara gizi memastikan anak-anak yang lahir tumbuh sehat dan cerdas. Keduanya saling mengunci, saling melengkapi.
Pada titik ini, keberanian Wihaji menyebut kontrasepsi sebagai kunci masa depan patut didukung. Tetapi kunci hanya berarti jika pintu benar-benar terbuka. Pintu itu adalah kebijakan publik yang transparan, implementasi yang disiplin, serta pengawalan bersama dari pemerintah daerah, masyarakat sipil, hingga lembaga independen. “Kita kawal bersama agar janji ini menjadi hasil nyata, bukan sekadar retorika,” pungkas Romadhon Jasn.
Generasi emas tidak akan lahir dari janji dan seremoni. Ia lahir dari keluarga yang direncanakan, anak-anak yang bergizi, dan kebijakan yang konsisten. Indonesia punya modal besar, tinggal memastikan pelaksanaannya tidak tergelincir. Dan di sinilah tantangan sekaligus harapan: menjadikan kontrasepsi dan gizi bukan jargon, melainkan jalan nyata menuju 2045.
