Jakarta– Besarnya tunggakan iuran Pemda yang menumpuk di BPJS Kesehatan menjadi perhatian serius Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (MP BPJS).
Tahun 2017, tunggakan iuran peserta BPJS kesehatan mandiri (peserta bukan penerima upah/pbpu) sebesar Rp 3.6 triliun. Tunggakan iuran Pemda Rp 1.3 triliun, demikian disampaikan Koordinator Nasional MP BPJS Hery Susanto dalam keterangan pers nya di Jakarta (23/11).
PBPU menunggak kena sanksi denda pelayanan BPJS kesehatan, tidak mendapat pelayanan JKN, kecuali harus bayar tunggakan. Jika sudah membayar bisa rawat jalan, namun harus menunggu sampai 45 hari untuk bisa rawat inap. Jika belum 45 hari dan terpaksa harus rawat inap maka dikenai sanksi denda pelayanan sebesar 2.5% dari diagnosa (maks Rp 30jt).
Sedangkan Pemda yang menunggak tidak ada sanksi apapun, aparatur pemda tetap bisa mendapatkan pelayanan JKN, berbeda dengan PBPU. “BPJS kesehatan cenderung sudutkan PBPU sebagai biang kerok defisit BPJS,” tegas Hery Susanto.
“Dimana prinsip penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional kegotongroyongan, keterbukaan, akuntabilitas,” pungkas Hery Susanto.
