Visioner.id Jakarta- Diskusi energi oleh Gagas Nusantara dengan tema “Penguatan Peran BUMN Dalam Mengoptimalkan Energi di Hotel Alia Jakarta, Rabu (31/8).
Hadir sebagai pembicara Ir. Yunus Saefulhak, MM., MT (Direktur Panas Bumi EBTKE), Ali Mundakir, (Direktur Operasi PGE) dan Aditya iskandar (Pengamat Energi Suropati).
Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Yunus Saeful Hak, yang juga menjadi narasumber dalam diskusi ini, mengatakan, rencana akuisi itu merupakan keputusan korporat dan menyerahkannya kepada Kementerian BUMN.
Meski demikian, harus dipertimbangkan rencana ini secara matang karena terjadi perdebatan. Pasalnya, menjadikan PLN sebagai buyer sekaligus player. Sedangkan core business Pertamina adalah eksplorasi yang biasa dengan risiko. “Beda dengan PLN di hilir, ya bisnisnya dengan barang yang sudah jadi, sudah ada. Ini berbeda,” katanya.
Pertamina tetap akan menyiapkan anggaran untuk eksplorasi. Dalam rencana anggarannya, satu tahun bisa menganggarkan dana untuk 12 pengeboran. “Itu tetap dialokasikan karena rohnya Petamina ya di situ,” tandasnya.
Direktur Operasi PT PGE, Ali Mundakir, mengatakan bahwa Indonesia sudah berjanji kepada dunia internasional untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29 persen pada 2030.
Salah satu cara yang paling feasible utk menguranginya adalah menggunakan pembangkit ramah lingkungan seperti panas bumi (geothermal). Target pemerintah meningkatkan kapasitas terpasang pembangkit geothermal sebesar 7.200 MW di tahun 2025 perlu didukung oleh semua pihak.
“Untuk itu perlu lebih banyak perusahaan seperi PGE, Geo Dipa dan PLN serta swasta nasional yang lain agar sama-sama bergerak beriringan mendukung porgram pemerintah ini untuk mewujudkan janji Indonesia kepada dunia internsional. Dikerjakan besama-sama dan beriringan akan lebih baik berjalan beriringan,” jelasnya.
Wacana Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno agar PLN (Persero) mengakuisisi PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) dinilai patut dicurigai.
Aktivis dari Solidaritas untuk Pergerakan Aktivis Indonesia (Suropati), Aditya Iskandar mengatakan, wacana tersebut janggal lantaran PLN sendiri saat ini tengah mengalami kerugian diakibatkan hutang yang membengkak.
“PLN ini dananya dari mana untuk akuisisi saham PGE? Padahal dia rugi, tahun ini saja anggarannya masih berharap dari bantuan pemerintah dan belum tentu disetujui DPR,” kata dia.
Lanjut Aditya, jika PLN akan meminjam dana ke BUMN lain atau bahkan kepada pihak asing. Jelas sekali, maka hal itu merupakan bencana bagi sektor energi panas bumi Tanah Air.
“Celaka jika dari asing. Saya curiga ada motif pihak asing bermain juga, dan kebijakan Rini sangat rentan investor asing. PLN hanya sebuah tangan, bagaimana bisa menguasai energi masa depan ini (geothermal),” jelasnya.
Aditya juga menilai wacana Rini Soemarno asal-asalan. Bagaimana tidak, wacana tersebut dibuat tanpa ada kajian akademik. Langkah ini juga tidak relevan dengan core business PLN yang bergerak di bidang pembangkit, jaringan, dan distribusi listrik atau bagian hilir.
“Ini kebijakan yang sangat dadakan, belum ada riset akademik. Yang jelas, ini langkah korporasi yang tidak nyambung,” tandas Aditya.
Ia menambahkan, beberapa kebijakan Rini juga kerap membuat gaduh sehingga permintaan agar pencopotannya ke presiden juga sempat mengemuka.
PLN, lanjut dia, seharusnya fokus di bidangnya. Apalagi, program pembangunan 35.000 MW pun masih menjadi perdebatan akibat diyakini tidak akan selesai pada tahun 2019 mendatang.
“Sebelumnya, SBY meluncurkan Program 10.000 MW dan itu saja belum selesai. Sekarang ada lagi akuisi PGE. Menurut saya fokus PLN kan pembangkitan, jaringan, dan distribusi. Fokus saja ke situ. Fokus saja ke 35.000 MW,” tandasnya. (Doy/vis)
