JAKARTA – Teka-teki mengenai siapa yang mengisi jabatan sekretaris daerah (Sekda NTB) akhirnya terkuak setelah di tetapkan Dr. H. Lalu Aryadi sebagai sekda NTB difinitif dengan melalu proses yang panjang.
“Dalam proses ini di tengarai ada intervensi yang berlebihan dari kekuatan politik besar, sehingga memungkinkan penilaian tim pansel kurang objektif dan tidak profisional”. Terang M. Fahmin kepada wartawan, Jumat, (27/12/2019)
Hal ini terkonfirmasi dengan informasi yang masuk dari kami ada ormas yang sangat berpengaruh di NTB menyurati langsung presiden Jokowi Dodo agar nama Lalu Gita di pilih sebagai sekda NTB. Sambungnya
Kendati demikian, menurut dia, tim pansel hanya formalitas dan semua sudah di atur sedemikian rupa sampai gubernur sendiri sulit menentukan nama yang dia inginkan selain Lalu Gita.
“Penentuan jabatan sekda ini memang banyak intervensi yang masuk, karenamerupakan jabatan strategis dan memiliki andil besar dalam mengelola, mengatur, dan melaksanakan segala urusan adiministrasi pemerintahan serta ikut menentukan dan mempengaruhi berbagai kebijakan ke arah yang lebih baik” Paparnya
Terkait hal tersebut, M. Fahmin menilai Lalu Gita tidak akan efektif menjalankan semua fungsinya dengan baik, karena sulit dia terbebas dari intervensi dan pengaruh politik kelompok dan golongan tertentu.
Selaian melaksanakan segala urusan administrasi, sekda juga sebagai jembatan penghubung eksekutif dan legislatif, para pejabat birokrasi dari berbagai tingkat eselon II dan seterusnya sampai pegawai negeri (ASN) terendah. Karenanya diperlukan sosok yang mumpuni, integritas, kredibilitas, kapasitas serta kredibel untuk kebutuhan pembangunan NTB saat ini dan ke depan.
“Sebagai jabatan tertinggi dalam lingkungan ASN dan birokrasi negara, tentunya, Sekda NTB tidak terlepas dari kepentingan politik. Baik eksekutif dan legislatif di NTB dan para elite dan pejabat tinggi yang berhubungan langsung maupun tidak” lanjut Fahmin
Namun, sosok seperti Lalu Gita sulit keluar dari kepentingan politik dan intervensi kelompok dan golongan tertentu, apa lagi berharap memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat NTB.
“Kami menilai proses pengajuan Lalu Gita tidak tranparan dan cenderung diskriminatif, dan juga kurang mencerminkna obyektifitas dan profesionalitas. Penetapanya juga syarat dengan kepentingan politik sempit dan hanya mengakomodir golongan dan kelompok tertentu, sebut saja Lombok sentris (Sasak)”. Tegasnya
Perlakuan seperti ini memungkinkan akan mengundang kecemburuan daerah yang lain seperti Sumbawa (Samawa), khusunya Bima dan Dompu (Mbojo). Pengisian jabatan strategis di hampir semua lingkup satuan kerja perangkat daerah (SKPD) provinsi NTB tidak mencerminkan rasa keadilan dalam pendistribusian jabatan maupun pada berbagai sektor.
Harusnya unsur kewilayahan atau berdasarkan keterwakilan suku yang mendiami NTB, tentu dengan mengendepankan factor kualitas dan profesionalitas. Tetapi fakta politik saat ini untuk figure di luar Lombok sulit mengisi jabatan strategis seperti kepala dinas dan juga sebagai sekda. Terkait masalah ini kami yang terhimpun dalam Persatuan Mahasiswa NTB Jakarta (Persama NTB Jakarta) akan melakukan turun aksi penolakan Lalu Gita sebagai sekda NTB dengan tuntutan sebagai berikut:
- Meminta kepada Presiden Jokowi Dodo Cq Menteri Dalam Negeri, bapak Jenderal (Pol) Tito Karnavian segera mencabut kembali penetapan Dr.H.Lalu Gita Aryadi sebagai Sekda NTB.
- Meminta Gubernur NTB segera mencopot Lalu Gita sebagai Sekda NTB dan menunjuk Sekda yang baru
- Penetapan Lalu Gita sebagai Sekda NTB sangat melukai rasa keadilan.
- Jika Gubernur NTB tidak mencopot Lalu Gita maka kami mahasiswa akan memboikot setiap ada aktivitas kedinasan Gubernut NTB di Jakarta.
