Jakarta – Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partai berlambang kepala banteng tersebut akan tetap berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini diungkap menanggapi pidato Prabowo yang menyebut PDIP pada akhirnya akan bersama dengan pemerintah.
Menurut dia, presiden sudah beberapa kali memberikan apresiasi terhadap keputusan posisi politik PDIP pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Dia mengklaim, PDIP sebagai penyeimbang politik justru memiliki peran penting pada pemerintahan.
“Artinya dalam sistem tata pemerintahan negara kita, baik yang berada dalam pemerintahan maupun yang bertugas di luar sebagai penyeimbang, itu punya nilai-nilai patriotisme bagi bangsa dan negara,” ujar dia dikutip, Senin (27/07/2026).
Toh, kata dia, instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sangat jelas kepada para kadernya soal penyampaian kritik. Dia memastikan seluruh kritik yang disampaikan PDIP selalu memiliki dasar argumentasi. Menurut dia, seluruh kritik tersebut bukan ditujukan untuk menyerang pemerintah.
“Jangan menjadi buzzer yang kemudian mendiskreditkan orang per orang. Kritik atas dasar suatu kebijakan-kebijakan dan menyerap aspirasi rakyat,” kata Hasto
Hubungan politik pemerintah dan PDIP terus berdinamika. Prabowo dan Megawati beberapa kali bertemu dan melakukan komunikasi politik. Megawati menegaskan tak akan bergabung ke dalam pemerintahan, namun PDIP akan membantu Prabowo menjalanan kebijakan dan program unggulannya.
Salah satunya, melalui sistem kontrol yang disampaikan dalam bentuk kritik dan catatan kepada pemerintah. Namun, belakangan, PDIP kerap diseret dengan tuduhan menjadi pemicu sejumlah aksi demo mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil.
