Indonesia Visioner
  • BERANDA
  • PERISTIWA
  • POLHUM
  • EKONOMI
  • VIDEO
  • ENTERTAINMENT
  • LUAR NEGERI
  • LIPUTAN DISKUSI
  • LIFESTYLE
  • RESENSI
  • SPORT
  • OPINI
  • INDEKS
No Result
View All Result
Indonesia Visioner
No Result
View All Result

Datangi Kementrian Investasi KOMISI PETANI Mendesak Mentri Bahlil Lahadalia Cabut Izin Usaha Kelapa Sawti PT.Braham Bina Bakti

by Visioner Indonesia
April 13, 2022
in HUKUM, Nasional
Reading Time: 2min read
Datangi Kementrian Investasi KOMISI PETANI Mendesak Mentri Bahlil Lahadalia Cabut Izin Usaha Kelapa Sawti PT.Braham Bina Bakti
0
SHARES
127
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta – Sejumlah massa dari Koalisi Masyarakat dan Aktivis Peduli Petani Sawit (KOMISI PETANI SAWIT) berunjuk rasa di depan kantor Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (13/4).

Para demonstran menuntut agar Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, mencopot izin atas usaha kelapa sawit milik PT Bharma Bina Bakti karena diduga menyerobot lahan milik Kelompok Tani Berkah Abadi dan Kelompok Tani Wira Mandi di desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro, Jambi seluas 386 hektar.

“Mendesak Menteri Investasi dan Kepala BKPM untuk seger mencabut izin usaha kelapa sawit milik PT Bharma Bina Bakti,” ujar Koordinator Lapangan Aksi Faqih.

Mabes Polri pun diminta dapat mengusut dugaan tindak pidana penyerobotan tanah lahan kelapa sawit seluas tersebut. Pasalnya lahan seluas 386 hektar lahan perluasan untuk kelompok tani berkah Abadi dan Kelompok Tani Wira Mandiri berdasarkan perluasan dari kelompok tanah Mekarsari.

“Tanah tersebut milik Kelompok Tani Wira Mandiri dan berkah abadi yang diduga diserobot, dikuasai dan dimanfaatkan secara tanpa hak dan melawan hukum oleh PT Bharma Bina Bakti,” tegas Faqih.

Harapannya, manajemen Bharma Bina Bakti dapat membayar ganti rugi kepada Kelompok Tani Wira Mandiri dan Berkah Abadi atas lahan kelapa sawit seluas 386 hektar.

“Mendesak KPK, Mabes Polri dan Kejaksaan Agung segera mengusut digunakan tindak pidana korupsi, penggelapan pajak dan tindakan pidana pencucian uang oleh PT Bharma Bina Bakti,” tandas Faqih.

Selain melakukan aksi unjuk rasa di kantor BKPM, massa aksi juga melakukan aksi unjuk rasa di Kantor PT.Brahma Bina Bakti di Gedung di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.(red)

Previous Post

Gagas Nusantara : Kebijakan Pemerintah Menaikan Harga Pertamax Sudah Tepat

Next Post

Dua Warga Berselisih Paham, Polres Sumenep Terapkan Restorative Justice

Related Posts

Gerindra Hormati Putusan MK: Pilkada Langsung Tetap Amanah Reformasi
Nasional

Gerindra Hormati Putusan MK: Pilkada Langsung Tetap Amanah Reformasi

Juli 7, 2026
JAN: Ajakan Kapolri Jaga Persatuan Adalah Sikap Kenegarawanan yang Tepat
Nasional

JAN: Ajakan Kapolri Jaga Persatuan Adalah Sikap Kenegarawanan yang Tepat

Juli 7, 2026
Cegah Hoaks dan Kerusuhan, Dukung Deteksi Dini Digital
Nasional

Cegah Hoaks dan Kerusuhan, Dukung Deteksi Dini Digital

Juli 4, 2026
Menhut klarifikasi isu keterlibatan dalam OTT KPK Bupati Kuansing
Nasional

Menhut klarifikasi isu keterlibatan dalam OTT KPK Bupati Kuansing

Juli 4, 2026
JAN Apresiasi Polda Jatim dan BNN Gagalkan 3,37 Ton Ganja Vape, Selamatkan 10 Juta Jiwa
HUKUM

JAN Apresiasi Polda Jatim dan BNN Gagalkan 3,37 Ton Ganja Vape, Selamatkan 10 Juta Jiwa

Juli 4, 2026
JAN: HUT ke-80 Jadi Momentum Evaluasi, Kapolri Ajak Publik Beri Masukan
HUKUM

JAN: HUT ke-80 Jadi Momentum Evaluasi, Kapolri Ajak Publik Beri Masukan

Juni 29, 2026

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

TERKINI

CNG Jadi Alternatif LPG 3 Kg, Gagas Nusantara: Ini Kabar Baik untuk Rumah Tangga dan Ketahanan Energi

Perdebatan Data PMI Ilegal di Cianjur, Menteri Mukhtarudin Dorong Pengawasan Lebih Ketat

Gerindra Hormati Putusan MK: Pilkada Langsung Tetap Amanah Reformasi

JAN: Ajakan Kapolri Jaga Persatuan Adalah Sikap Kenegarawanan yang Tepat

Cegah Hoaks dan Kerusuhan, Dukung Deteksi Dini Digital

DPR soroti implementasi kebijakan komisi delapan persen ojol

TERPOPULER

CNG Jadi Alternatif LPG 3 Kg, Gagas Nusantara: Ini Kabar Baik untuk Rumah Tangga dan Ketahanan Energi

Perdebatan Data PMI Ilegal di Cianjur, Menteri Mukhtarudin Dorong Pengawasan Lebih Ketat

Gerindra Hormati Putusan MK: Pilkada Langsung Tetap Amanah Reformasi

JAN: Ajakan Kapolri Jaga Persatuan Adalah Sikap Kenegarawanan yang Tepat

Cegah Hoaks dan Kerusuhan, Dukung Deteksi Dini Digital

DPR soroti implementasi kebijakan komisi delapan persen ojol

  • About
  • Redaksi
  • Marketing & Advertising
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Email
  • Login
No Result
View All Result
  • BERANDA
  • PERISTIWA
  • POLHUM
  • EKONOMI
  • VIDEO
  • ENTERTAINMENT
  • LUAR NEGERI
  • LIPUTAN DISKUSI
  • LIFESTYLE
  • RESENSI
  • SPORT
  • OPINI
  • INDEKS

Indonesia Visioner - All Rights Reserved