Jakarta,- Kebijakan pemerintah yang telah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi jenis Pertamax masih memicu terjadinya polemik di beberapa kalangan masyarakat, sehingga mematik terjadinya Demontrasi oleh mahasiswa menolak kenaikan BBM tersebut pada 11/04/2022 kemarin.
Direktur Eksekutif Gagas Nusantara, Romadhon, menyampaikan bahwa kenaikan harga BBM di Indonesia terus memicu terjadinya polemik ditengah-tengah masyarakat, namun tidak jarang issu tersebut kemudian dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk digiring ke ranah politik. Misalnya aksi Demostrasi tersebut kemudian disusupi oleh isu-isu lain yang meminta Presiden Jokowi untuk turun dari jabatannya.
“Kenaikan harga BBM di Indonesia ini kerap dimanfaatkan dan digiring ke ranah politik oleh segelintir orang yang ingin menunggangi gerakan mahasiswa”, ujar Romadon saat ditemui di Jakarta, Selasa, 12/04/22.
Lebih lanjut Madon mengatakan bahwa saat ini perlu dipahami kenaikan BBM dipicu terjadinya perang Rusia dan Ukraina sehingga terjadi kekurangan suplai minyak dan gas di dunia. Kondisi ini kemudian membuat harga minyak dan gas internasional melambung tinggi.
Kendati harga minyak dunia naik, namun harga BBM dan LPG di Indonesia termasuk yg termurah di dunia karena masih disubsidi oleh pemerintah.
“Walaupun minyak Dunia naik tapi BBM dan LPG dalam negeri masih tergolong murah, karena masih mendapat subsidi dari pemerintah”, ucap Madon.
Diketahui kenaikan harga minyak hanya diterapkan untuk Pertamax yang konsumennya sebagian besar masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan harga Biosolar, Pertalite LPG 3 kg yang dikonsumsi oleh masyarakat kelas bawah masih disubsidi sepenuhnya oleh pemerintah sehingga tidak mengalami kenaikan harga.
Sehingga menurut Madon kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga Pertamax sudah tepat. Namun, kebijakan tersebut belum cukup dipahami oleh masyarakat sehingga masih butuh sosialisasi dan komunikasi oleh pemerintah kepada masyarakat agar lebih dipahami dengan jelas.
“Kebijakan pemerintah dalam menaikan harga BBM sudah tepat, namun niatan baik pemerintah belum dipahami oleh seluruh masyarakat kebanyakan”, tutupnya
