Jakarta, 10 September 2026 – Pemerintah tengah menyiapkan program ambisius: membukakan rekening bank untuk seluruh warga negara Indonesia. Setiap rekening baru akan langsung diisi saldo awal sebesar Rp50 ribu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Program ini menyasar sekitar 200 juta penduduk dengan total anggaran diperkirakan mencapai Rp11 triliun .
Lalu, apa sebenarnya alasan di balik kebijakan ini?
- Perintah Langsung Presiden Prabowo
Program ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan setiap warga negara Indonesia memiliki rekening perbankan. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa arahan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Negara .
“Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan. Begitu mereka usianya 17 tahun, langsung otomatis dikasih KTP dan dikasih rekening,” ujar Airlangga .
- Memperkuat Inklusi dan Literasi Keuangan
Meskipun tingkat inklusi keuangan nasional sudah mencapai 93,61 persen, tingkat literasi keuangan baru 69,57 persen. Ada ketimpangan antara kemampuan masyarakat mengakses layanan keuangan dengan kemampuan menggunakannya secara aman dan produktif .
Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai rekening otomatis ini dapat menjadi pintu masuk untuk membangun riwayat transaksi, menerima bantuan pemerintah, menabung, dan mengakses pembayaran digital. Namun, ia mengingatkan bahwa manfaat baru muncul jika rekening aktif, murah, mudah digunakan, dan disertai edukasi .
- Saluran Penyaluran Bansos yang Lebih Efisien
Rekening ini nantinya akan difungsikan sebagai saluran penyaluran berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial (bansos) tunai. Dengan sistem ini, pemerintah berharap penyaluran bantuan menjadi lebih cepat, tepat sasaran, dan efisien karena memotong rantai distribusi yang selama ini rawan pemotongan di tingkat perantara .
- Mendukung UMKM dengan QRIS Tanpa Biaya
Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), rekening tersebut juga dirancang terhubung dengan sistem pembayaran QRIS tanpa biaya. Airlangga menyebut fasilitas ini akan tersedia otomatis dengan biaya nol untuk pedagang, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan UMKM dan perekonomian syariah .
Skema dan Pelaksanaan
Pemerintah telah menunjuk Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk melayani pembukaan rekening di seluruh Indonesia, sementara Bank Syariah Indonesia (BSI) akan menangani wilayah Aceh . Pembukaan rekening akan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan memanfaatkan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) .
Saldo awal Rp50 ribu tersebut bisa ditarik oleh pemilik rekening. Airlangga memastikan dana itu tidak boleh dipotong oleh pihak perbankan, dan pemerintah akan menyiapkan regulasi bersama BI dan OJK untuk memastikan hal tersebut .
Bagi masyarakat yang sudah memiliki rekening, pemerintah memastikan mereka tetap akan mendapatkan saldo awal Rp50 ribu. Rekening yang ada akan dikonsolidasikan melalui BRI dan BSI, termasuk bagi yang memiliki lebih dari satu rekening .
Catatan Kritis
Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menyoroti potensi membengkaknya jumlah rekening tidak aktif (dorman). Menurutnya, pengejaran kuantitas pembukaan rekening berisiko menghasilkan banyak akun yang hanya dibuka untuk memenuhi target, lalu ditinggalkan .
Ia juga mengingatkan pentingnya desain perlindungan data sejak awal, mengingat pemerintah akan menghubungkan data Dukcapil dengan sistem perbankan. “Kemudahan membuka rekening tidak boleh berarti kemudahan membuka data keuangan warga,” tegasnya .
Pemerintah menargetkan program ini dapat mulai dilaksanakan sebelum akhir tahun 2026, dengan mekanisme roll-out yang masih akan dibahas bersama BI dan OJK .
