Besarnya wilayah yang dimiliki NKRI ini menjadi kelebihan positif bagi sebuah Negara. Disamping banyaknya sumber daya alam yang melimpah, dibalik hal positif itu semua tak sedikit pula banyak yang mencoba untuk mengambil keuntungan pribadi dari hasil alam atau sumber lain yang ada di Negara kita tanpa melihat aspek keadilan, kerukunan, kesejahteran dan aspek saling melindungi antar sesama.
Problem tersebut mulai ditunjukkan oleh beberapa oknum para fasilitator EX PNPM yang ingin menguasai aset desa tanpa melalui kompetisi yang sehat.
Banyak sekali para EX PNPM yang merasa terancam karena ladang pencarian kerja mereka bakal dimasuki orang-orang yang baru yang berada di bawah naungan kementrian PDT. Dimana orang-orang yang baru tersebut mendaftar pendamping profesional melalui test secara resmi. Sehingga para pendamping profesional tersebut mulai diterjunkan ke masyarakat mulai awal tahun 2016 kemarin. Tetapi banyak rintangan yang dihadapi oleh para pendamping desa tersebut ketika berada dilapangan. Itu semua terjadi diakibatkan adanya para oknum EX PNPM yang ternyata banyak yang ikut dalam program pendampingan desa yang notabene mereka masuk tanpa melalui test administratif layaknya para pendamping yang baru. Bahkan para pendamping yang baru tersebut terkesan di beri batas dan informasi terkait adanya regulasi yang ada pada SATKER P3MD provinsi. Bagaimana cara para oknum EX PNPM membatasi informasi dan regulasi tersebut? Mereka menjadi ketua kord TA dan kord PD di wilayah mereka masing-masing.
Mereka menjadi kordinator tanpa melalui pemilihan yang demokratis. Itu semua mereka lakukan dengan alasan mereka yang sudah lama terjun di masyarakat dan mengerti kultur masyarakat yang ada.sehingga mereka mencoba membatasi para pendamping desa yang baru untuk terjun ke masyarakat agar niat dan hasrat untuk menguasai aset yang ada tidak diketahui oleh para pendamping desa yang baru,yang hanya berpatokan pada UU Desa No 6 tahun 2014.
Keberadaan pendamping desa sangat dibutuhkan demi mengawal UU No 6 tahun 2014 dengan baik. Sehingga seharusnya rekrutmen pendampingan harus benar-benar dilakukan. Jika ada rekrutmen para pendamping EX PNPM tidak terkecuali juga harus mengikuti test tersebut bukan merengek dan ingin mendampingi desa tanpa melalui test yang ada. Para oknum pendamping EX PNPM ketakutan ketika test itu benar-benar dilakukan. Karena mereka tidak mau bersaing secara bersih,profesional ,dan transparan. Berbagai cara dilakukan oleh para oknum EX PNPM agar mereka tetap mengawal desa tanpa melalui test yang ada. Mulai dari kekuatan elit yang mereka lakukan dengan cara pendekatan dengan bupati dan gubernur agar para elit mampu memperjuangkan nasib mereka. Padahal dibalik rengek an para oknum pendamping EX PNPM tersebut terdapat alasan untuk menguasai aset desa. Semoga rekrutmen tetap akan dilakukan dan EX PNPM juga harus mengikuti test layaknya pendamping desa yang baru. Demi terwujudnya desa yang demokratis, mandiri,transparan.
Penulis:
Ponco ( Revolusi Pemuda Garuda)
