Jakarta, IndonesiaVisioner- Sistem pengelolaan Blok Masela hingga saat ini masih menjadi polemik di elit pemerintahan. Menteri ESDM Sudirman Said menginginkan Blok Tersebut dikelola di atas laut (off shore), sementara Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli menginginkan dibangun di darat (on shore).
Direktur Pemantau BUMN (LPB) Romadhon Jasn, pemerintah sepertinya gagal fokus. Menurutnya, bukan hal itu yang seharusnya ramai diperdebatkan, melainkan kepemilikan negara di dalamnya yang patut dipertanyakan.
Romadhon menjelaskan, soal Blok Masela ini suatu kecelakaan sejarah. Karena sebelumnya tidak ada perdebatan berapa partisipasi pemerintah melalui Pertamina di Blok Masela. Itu tidak pernah jadi perdebatan, kenapa ini sampai gaduh antara dua kenentrian,” katanya saat dihubungi Visioner di Jakarta, Selasa (15/3).
Dalam pengembangan blok Masela, pemerintah otomatis diikutsertakan melalui PT Pertamina (Persero) dengan anggaran porsi saham minimal 51 persen. Jika biaya pembangunan butuh dana besar dan membengkak, maka pemerintah harus menanggung biaya cost recovery yang dibayarkan melalui APBN.
“Chevron dan Inpex lebih mengharapkan di laut supaya bisa mengklaim cost recovery yang tinggi. Karena dari data penemuan hingga eksplorasi dan pembangunan akan memakan biaya USD30 miliar, berarti sekitar Rp400 triliun, ini jelas tidak masuk akal,” imbuhnya.
Pemerintah tidak lagi melakukan sandiwara soal perdebatan sistem pengelolaan tersebut. Pasalnya jauh lebih penting untuk menjaga potensi kerugian negara dalam proyek tersebut dan kesejahteraan rakyat.
Untuk itu, Romadhon meminta kepada Presiden RI Joko Widodo lebih cermat dan mengutamakan manfaat kepada rakyat dalam memutuskan pembangunan ini. (Mr.Vis)
