Oleh: Farhan Suhada, S.Sos, M.Si *)
Awal tahun 2016 ini suhu politik di Kota Kupang mulai memanas. Hal ini dipicu oleh polemik beasiswa yang melibatkan dua tokoh kunci yakni Walikota Kupang, Jonas Salean dan Anggota DPR RI, Jefri Riwu Kore. Perseteruan kedua figur terkait kasus beasiswa tersebut menjadi konsumsi publik yang laris manis di media publik menjelang Pilkada Kota Kupang tahun 2017. Baca juga http://www.timorexpress.com/20160206101026/pemkot-tolak-beasiswa
Kasus tersebut ibarat menabuh genderang perang perebutan kursi nomer 1 Penguasa Kota Kupang tahun depan. Semua sudah mafhum bahwa Jonas dan Jefri berpeluang besar melanjutkan rivalitas Pilkada tahun 2012 lalu ke momentum Pilkada 2017. Dengan pengaruhnya masing-masing sebagai walikota dan wakil rakyat di level nasional, rasanya tidak ada lagi figur lain yang bakal merusak dominasi keduanya.
Rivalitas Jonas-Jefri menjadi tak mengapa jika hanya berimplikasi terbatas bagi keduanya dan para pendukungnya saja. Sayangnya perseteruan kedua ‘gajah’ ini telah berdampak luas pada kepentingan banyak orang terutama rakyat di level akar rumput. Rakyat yang harusnya mendapatkan pelayanan yang maksimal dari kedua pemimpin ini justru disuguhkan dagelan politik yang menurut penulis sangat kontra produktif. Ibarat peribahasa, “gajah bergajah-gajah, pelanduk mati di tengah-tengah”.
Peristiwa gerhana matahari total yang terjadi pada 9 Maret 2016 kemarin sejatinya bisa menjadi pelajaran bagi para pemimpin tersebut. Ketika posisi Bumi, Bulan dan Matahari yang sejajar, dimana Bulan berada di tengah garis lurus tersebut, maka secara otomatis akan menghalangi Matahari yang harusnya menyinari Bumi pada siang hari. Akibatnya adalah kegelapan melanda beberapa titik pada belahan bumi tertentu.
Fenomena terhalangnya Bumi mendapatkan sinar tersebut bila ditarik pada fenomena politik di Kota Kupang, menurut penulis ada kemiripan dimana para pelajar yang harusnya mendapatkan beasiswa ternyata batal dikarenakan terhalang oleh kebijakan Walikota.
Bila rakyat diibaratkan Bumi, Walikota diibaratkan Bulan dan Anggota DPR RI bagaikan Matahari, maka sejatinya sinergilah yang harus berlangsung agar Bumi tidak dilanda kegelapan. Ketika siang Matahari langsung menyinari Bumi, maka pada malam hari, Bulan menerangi Bumi setelah memantulkan sinar sang mentari. Begitupula dengan bangunan relasi antara rakyat, walikota dan wakil rakyat.
Rakyat dalam hal ini warga kota kupang sejatinya dilayani dan disejahterakan oleh para wakilnya atau pemimpinnya. Para wakil rakyat terutama yang berada di level DPR RI bertugas memperjuangkan alokasi anggaran dalam APBN pertahunnya bagi kemaslahatan rakyat di daerah. Jefri Riwu Kore dalam hal ini sebagai anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan NTT II yang meliputi daratan Timor, Sumba, Rote dan Sabu bertugas memperjuangkan kepentingan rakyat di daerah tersebut pada lembaga legislatif di pusat. Tugas ini bukan tugas main-main. Tugas ini berkaitan dengan nasib dan masa depan rakyat di NTT termasuk di Kota Kupang. Dari sinilah aliran kebijakan mencerdaskan dan mensejahterakan anak bangsa bermula. Bagaikan sinar terang yang bersumber dari Matahari dipancarkan ke segala penjuru jagat raya, inilah sejatinya tugas para wakil rakyat di Senayan.
Adapun Jonas Salean sebagai Walikota Kupang sejatinya adalah pelayan warga Kota Kupang yang tugasnya memajukan dan mensejahterakan segenap warga kota dalam bingkai NKRI. Bagaikan Bulan yang berperan sebagai satelit Bumi dengan segala fungsinya, termasuk meneruskan sinar mentari ke Bumi di kala malam, posisi walikotapun hendaknya demikian. Menerjemahkan berbagai kebijakan nasional untuk selanjutnya mengatur sejumlah regulasi bagi keberlangsungan jalannya kehidupan rakyat di Kota Kupang adalah tugas suci bagi sang walikota.
Menyimak polemik terkait beasiswa tadi, sangat disesalkan bila para pelajar yang membutuhkan dana pendidikan tersebut batal mendapatkannya hanya karena permasalahan teknis yang diakibatkan oleh konflik antara Jonas dan Jefri. Di satu sisi Jefri merasa sudah total memperjuangkan kepentingan konstituennya. Sedangkan di sisi lain Jonas perlu melindungi rakyatnya dari berbagai hal yang dianggap tidak prosedural. Dua sudut pandang yang sesungguhnya memerlukan sikap kenegarawanan untuk mendudukkan permasalahan agar ditemukan solusi yang tepat. Sang walikota dan sang wakil rakyat sama-sama bertugas melayani rakyat karena keduanya juga adalah bagian dari rakyat dan dipilih langsung oleh rakyat. Kalau sudah demikian, harusnya yang terbangun adalah sinergi atau hubungan kerjasama. Bukan malah membuat sengketa yang berujung pada kesengsaraan rakyat. Bagi Jonas dan Jefri beserta para tim suksesnya, Pilkada 2017 sudah di depan mata. Akan tetapi bagi warga kota Kupang, masa setahun ini adalah masa yang cukup panjang dalam menjalani rutinitas hidup dengan beban yang kian berat.
Demi mengakhiri gerhana politik di Kota Kupang, ada empat hal yang perlu dicermati oleh Jonas dan Jefri. Pertama, bapak berdua sebaiknya lebih serius memperhatikan berbagai masalah dan dinamika yang terjadi di tengah-tengah rakyat. Menyerap apa yang menjadi suara hati dan penderitaan warga kota terutama golongan menengah ke bawah. Kedua, dalam merealisasikan kebijakan sebagai walikota dan wakil rakyat, bapak berdua hendaknya lebih ikhlas atau memurnikan pengabdiannya untuk mengangkat derajat hidup warga kota. Sejumlah konflik-konflik kepentingan terkait apapun termasuk kontestasi Pilkada 2017 sebaiknya dibuang jauh-jauh.
Ketiga, agar lebih berhati-hati dalam menerapkan berbagai kebijakan. Sisi-sisi prosedural hendaklah menjadi perhatian masing-masing sehingga terhindar dari tumpang tindih pelaksanaan kebijakan. Keempat, bapak berdua agar tetap fokus menyadari akan tugas kenegaraan yang sedang bapak-bapak emban. Pak Jonas Salean adalah masih sebagai Walikota Kupang periode 2012-2017 dan Pak Jefri Riwu Kore masih bertatus sebagai Anggota DPR RI periode 2014-2019.
Bila datang gerhana mentari/
Bumi mendadak gelap gulita//
Bila para pemimpin berkelahi/
Biasanya rakyat yang menderita//
Penulis adalah Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Kupang
