Oleh : Masdjam Sangadji (Koordinator Nasional Himpunan Masyarakat Pribumi Voor Golkar)
Munaslub Partai Golkar pertengahan Mei 2016 telah menelorkan hasil rekonsialisasi akibat misharmoni di dalam internal partai selama kurang lebih dua tahun. Ia dihadirkan sebagai solusi alternatif satu-satunya untuk mendamikan prahara partai. Dua Tahun berada dalam “ketegangan” bukanlah waktu yang singkat, konflik kemarin telah menguras energi, biaya dan sumber daya partai. Tetapi sebagi partai besar yang sudah cukup berpengalaman, hal ini telah dilalui dengan cukup cemerlang dengan dihadirkannya Munaslub sebagi jalan tengah perdamaian.
Setya Novanto telah didaulat sebagai ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar (DPP PG) untuk melanjutkan tahun sisa dari kepemimpinan Aburizal Bakri. Sehingga, tidak ada kata lain selain menerima fakta Munaslub sebagai ruang islah diinternal partai.
Kini saatnya energi partai dikerahkan untuk melakukakan konsolidasi kepartaian untuk menghadapi hajatan Pikada serentak putaran ke-2 tahun 2017. Ditambah persiapan infrastruktur partai yang matang menjelang pemilu dan pilpres 2019. Tibalah saatnya golkar harus hadir sebagi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan rakyat.
Bila ada hal-hal yang kurang berkaitan dengan pelaksanaan maupun hasil Munaslub mestinya harus terima dengan lapang dada. Mengingat tema besar munaslub adalah rekonsiliasi serta mendukung penuh pemerintahan Jokowi-Jk. Maka semua kader, simpatisan maupun pendukung salah satu calon harus legowo dengan keputusan partai. Toh.. semua yang dihasilkan adalah produk dari semua yang hadir di Munaslub.
Belakangan disadari agak ramai diruang media sosial maupun publik atas kinerja Ketua Umum Setya Novanto dengan menunjuk Nurdin Halid dan Udrus Marham sebagai Ketua Harian dan Sekjend partai, telah mendapat respon tak enak dari kaders partai atas nama demokrasi di lingkaran formatur. Namun mesti disadari bahwa, kepercayaan itu adalah mutlak domain dari ketua umum terpilih. Sehingga dalam menjaga kebesaran demokrasi yang telah terbangun di arena munaslub, diharapkan semua pihak menahan diri dan menghormati langkah-langkah yang telah diambil oleh ketua umum terpilih, untuk mengkonsolidir organisasi secara masif yang dimulai dari DPP PG.
Terkait keluarnya PG dari KMP serta kuat wacananya kader golkar akan diakomodir di dalam kabinet kerja jokowi-Jk, itu merupakan satu langkah maju yang sangat strategis dalam menempatkan diri bila memang dibutuhkan oleh top eksecutive republik ini, mengingat takeline partai karya dan kerkaryaannya. Olehnya dalam berspekulasi soal siapa figur kader partai yang paling tepat untuk mengisi ruang resufhle kabinet nanti, baiknya diserahkan kepada yang memerlukan atau membutuhkan dalam hal ini Presiden dengan hak perogrativnya.
Menganalogikan dalam spekulasi dimaksud adalah ibarat siklus hujan yang didahului oleh proses evaporasi atau penguapan. Sehingga tak salah bila wacana itu selalu dialamatkan kepada sosok Idrus Marham yang saat ini menjabat sekjend partai, adalah tepat dengan pertimbangan penilaian bahwa beliau telah cukup sukses dalam kinerja kesekjenannya selama 5 tahun (2009-2014), ditambah jabatan yang sama untuk periode 2014-2019. Prestasinya itu sangat diapresiasi bila kemudian mendapat amanah di dalam resufhle kabinet nantinya, harus dan mesti disupport serta dukung secara penuh tanpa keraguan. Karena secara simbolik adalah kembagaan bagi Partai Golkar.

