Visioner.id, Malang – Menurut Algazali pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat didukung secara ekologis sekaligus layak secara ekonomi, juga adil secara etika, dan sosial terhadap masyarakat sehingga tidak terjadi konflik.
Lanjutnya, Penyusunan Amdal harus dilakukan pada tahap studi kelayakan atau desain detil rekayasa, penyelenggaraan Kegiatan Amdal tidak boleh dilakukan setelah pelaksanaan pembangunan. Pasal 1 Butir 11 UUPPLH (32/2009) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana kegiatan wajib dilengkapi dengan Amdal. Yang menjadi sarat utama saja belum ada tapi sudah masuk pada tahap pelaksanaan. Tambah Algazali sebagai pembicara.
“Begitulah yang dikemukakan oleh Algazali dalam kegiatan dialog yang dilakukan IMAKMA (Ikatan Mahasiswa Kedang Malang) pada hari Minggu (03/2/2019) di Malang, yang juga dihadiri oleh Mahasiswa Kedang yang ada di Jogjakarta, Surabaya, dan Pasuruan dengan tema Dampak Pembangunan Wisata di Awulolong“.
Algazali juga menekankan “pembangunan pariwisata apung di Awololong itu keluar dari prinsip pembangunan pariwisata minimal pemerintah sudah melakukan sosialisasi kepada seluruh stakeholder terkait (Masyarakat, LSM, sukarelawan), belum lagi ijin lingkungan yaitu AMDAL dan UKL-UPL yang merupakan instrumen untuk merencanakan tindakan preventif terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan dari aktivitas pembangunan”. Tegasnya.
Hasbullah yang juga Sebagai pembicara dalam dialog itu menyatakan bahwa ketika pembangunan dilakukan dan ada penolakan dari masyarakat menujukkan bahwa ada yang “eror” dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah Lembata. Konflik yang terjadi saat ini terjadi pada “level” pelaksanaan kebijakan. Jika ada pro dan kontra dalam pembagunan dalam perspektif pemerintahan berada pada level perencanaan yakni ketika pemerintah berencana membangun wisata apung di Awulolong sehingga konflik pro dan kontra terjadi berada pada tahap perencanaan dan diselesaikan pada level perencanaan, bukan pada tahap pelaksanaan tegasnya.
Dalam closing statemennya, Hasbullah menyampaikan bahwa. “Salah satu tujuan otonomi daerah adalah untuk mempercepat pembangunan”. Sejatinya pembangunan adalah untuk manusia, dan manusia hidup bersandar pada alam sehingga pembangunan harus ber-prikemanusia-an dan alam. (Tm).
