Jakarta, 22 Agustus 2026 – Pemerintah menargetkan program revitalisasi sekolah yang dimulai pada kuartal IV 2026 akan difokuskan pada daerah-daerah yang terdampak bencana serta wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah ini menjadi bagian dari upaya percepatan pemulihan dan pemerataan kualitas pendidikan nasional.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyatakan bahwa tahun ini pemerintah akan memprioritaskan renovasi dan pembangunan sekolah di daerah yang mengalami bencana, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) yang baru-baru ini dilanda gempa bumi dahsyat.
“Bantuan untuk rehabilitasi sekolah di NTT menjadi prioritas kami. Ini adalah bagian dari tanggung jawab negara untuk memastikan anak-anak kita tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak,” ujar Abdul Mu’ti di Jakarta, Jumat (21/8/2026).
Data Kerusakan Sekolah di NTT
Berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Pendidikan, gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang NTT pada 15 Agustus lalu menyebabkan kerusakan pada puluhan unit sekolah di Kabupaten Sikka, Manggarai, Manggarai Timur, dan Ende. Diperkirakan sekitar 71 sekolah mengalami kerusakan ringan hingga berat, sehingga membutuhkan perbaikan mendesak.
“Di NTT, sekitar 71 sekolah terdampak dan butuh perbaikan segera. Ini yang kami catat, dan kebutuhan di lapangan mungkin lebih besar,” ungkap Abdul Mu’ti.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno juga menekankan pentingnya perbaikan sekolah di daerah terdampak bencana agar tidak menghambat akses pendidikan anak-anak.
“Bangunan sekolah harus diperbaiki secepatnya. Anak-anak harus bisa segera kembali belajar dalam kondisi yang aman dan nyaman,” ujar Pratikno dalam rapat koordinasi penanganan bencana NTT.
Fokus pada Wilayah 3T
Selain daerah bencana, program revitalisasi juga diarahkan ke wilayah 3T yang memiliki keterbatasan akses dan infrastruktur pendidikan. Kementerian Pendidikan telah memetakan ribuan sekolah di daerah terpencil yang membutuhkan renovasi dan peningkatan fasilitas, termasuk pembangunan ruang kelas baru, perpustakaan, dan laboratorium.
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Sri Wahyuningsih, menjelaskan bahwa revitalisasi tidak hanya mencakup perbaikan fisik bangunan, tetapi juga peningkatan kualitas pembelajaran dan fasilitas pendukung.
“Kami ingin memastikan bahwa siswa di daerah 3T mendapatkan fasilitas yang setara dengan di perkotaan. Ini soal keadilan dalam pendidikan,” tegasnya.
Program revitalisasi sekolah ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang mengalokasikan anggaran besar untuk infrastruktur pendidikan. Pemerintah berharap langkah ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan generasi yang lebih kompetitif.
