SEMARANG — Polri kembali menunjukkan komitmen nyata terhadap pengabdian sosial dan penguatan ketahanan bangsa. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan 32 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sekaligus melakukan groundbreaking 27 SPPG baru di Jawa Tengah, sebagai bentuk dukungan penuh terhadap program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas pemerintah.
Dalam acara yang digelar di Gedawang, Semarang, Kapolri menegaskan bahwa keberadaan SPPG bukan sekadar proyek pembangunan fisik, tetapi investasi sosial untuk mencetak generasi sehat dan produktif. Melalui program ini, Polri berperan aktif menjaga ketahanan pangan sekaligus memperkuat dimensi keadilan sosial di tengah masyarakat.
Data menunjukkan, secara nasional sudah terdapat 672 SPPG Polri yang beroperasi dengan daya jangkau lebih dari 2,35 juta penerima manfaat dan melibatkan lebih dari 33 ribu tenaga kerja. Sementara di Jawa Tengah, 32 SPPG yang baru diresmikan akan melayani lebih dari 97 ribu penerima manfaat dan menyerap 1.500 tenaga kerja lokal.
Jaringan Aktivis Nusantara (JAN) menilai langkah Kapolri tersebut bukan hanya prestasi institusional, melainkan bukti nyata bahwa Polri mampu mengelola kepercayaan publik dengan presisi. “Kapolri tidak sekadar membangun dapur gizi, tetapi membangun rasa percaya rakyat kepada negara melalui pelayanan yang tepat, bersih, dan transparan,” ujar Ketua JAN, Romadhon Jasn, kepada awak media, Sabtu (18/10/2025).
Pujian publik terhadap pengelolaan SPPG Polri terus mengalir. Dalam berbagai tinjauan, dapur-dapur MBG di bawah pengawasan Polri dikenal rapi, higienis, dan tertib administrasi. Bahkan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadikan SPPG Polri sebagai contoh nasional dalam hal standar operasional dan efisiensi pengelolaan pangan.
Menurut JAN, keberhasilan ini adalah hasil dari filosofi kerja Polri yang kini makin matang: presisi dalam sistem, humanis dalam pendekatan, dan cepat dalam respons. “Ketika publik melihat polisi tidak hanya menindak hukum tapi juga memberi makan anak bangsa, di situlah kepercayaan itu tumbuh,” kata Romadhon Jasn.
Langkah Polri ini juga memperkuat citra institusi sebagai kekuatan sipil yang berperan dalam pembangunan nasional. SPPG bukan hanya dapur gizi, tetapi simbol empati sosial yang menunjukkan bahwa keamanan dan kesejahteraan adalah dua sisi dari satu tanggung jawab moral.
“Kapolri memahami bahwa membangun rasa aman tak bisa dipisahkan dari membangun kesejahteraan. Polri kini berdiri bukan hanya sebagai pelindung, tetapi penggerak solidaritas nasional,” tutur Romadhon Jasn.
Bagi JAN, kesuksesan pengelolaan SPPG adalah pembuktian bahwa Polri telah melewati fase reformasi menuju transformasi moral dan sosial. “Inilah wajah baru Polri yang presisi, transparan, dan berpihak pada rakyat. Dari dapur gizi hingga lapangan hukum, semuanya bermuara pada satu hal: kepercayaan publik,” tutup Romadhon Jasn.