Jakarta,IndonesiaVisioner. Rencana lanjutan aksi 2 Desember soal penistaan agama yang dilakukan Ahok, membuat aparat keamanan harus berpikir ektra untuk mencarai jalan keluar. Maklumat yang berisi ancaman hukuman bagi siapa saja yang melanggarpun dikeluarkan Institusi keamanan ini.
Hal ini, mendapatkan reaksi beragam dari berbagai pihak. Kali ini datang dari pengamat Kepolisian Dr. Sidratahta Mukhtar
Kepala Program Studi Fisip UKI Jakarta ini mengemukakan, reaksi Polri tersbut menggunakan tafsir hukum versi mereka sebagai benteng keamanan dalam menghadapi arus perubahan yang terjadi.
“POLRI nampaknya sedang memainkan fungsi dan peran tak sekedar menjaga proses aksi damai atau demokrasi yang berlangsung tapi juga ingin berperan lebih dari itu, mungkin agar dapat poin plus dari presiden” sambung Sidra di Jakarta (22/11/16)
Terkait dengan maklumat yang dikeluarkan institusi kepolisian, Sidra justru menanyakkan kewenagan Polri. Maklumat itu bukan level Polri kata mantan peneluti di BNPT ini, itu idealnya oleh pejabat politik. Contohnya ada maklumat Hatta wakil presiden yang terkenal.
Polri boleh sosislisasi,dan tegakan hukum yang adil untuk semua, dia pejabat atau rakyat biasa sama didepaan hukum
“Maklumat Polda ini mengindikasikan polri tak netral serta Rawan terjadi intervensi kekuasaan ditubuh polri” tambah Dosen PTIK ini
Kita harus serukan agar polri kembali ke jalan hukum yang benar, kalau ada demo berskala besar skalipun tugas polisi tetap satu amankan jalannya unjuk rasa. Tambah mantan Aktivis ini (MR. Vis)
