Sadeva Hilmiyah Agustin Palupi, Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Malang
Visioner.id, Jatim – Pengawasan keuangan negara merupakan kegiatan untuk menjamin agar penerimaan negara, pengeluaran dan penyaluran negara tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan di dalam Anggaran. Keuangan negara tentunya digunakan untuk kepentingan dan keperluan masyarakat.
BPK berperan penting dalam pengawasan dan pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi kehidupan perekonomian suatu negara, karena berkaitan erat dengan mampu dan tidaknya negara dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita negara serta menciptakan kesejahteraan.
Lemahnya sistem pengelolaan keuangan negara dan sistem hukum di negara kita adalah pemicu tindakan penyalahgunaan kekayaan dan keuangan negara serta maraknya tindakan KKN. Dalam laporan keuangan pengolaan keuangan, BPK mengatakan kepada Jokowi bahwa terdapat masalah dalam pengelolaan keuangan penanganan covid 19.
Pemerintah sendiri juga belum membuat mekaninsme pelaporan dalam pengelolaan keuangan negara terutama menyangkut penanganan covid 19.
“Lalu, realisasi insentif dan fasilitas perpajakan dalam PCPEN minimal Rp 1,69 triliun tidak sesuai dengan ketentuan,” ujar Agung (BPK RI), Jumat (25/6).
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2020. BPK menemukan banyak masalah. Masalah tersebut diantaranya 887 kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), 715 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 1.241 permasalahan aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E).
“Dalam hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan pengelolaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara dalam kondisi pandemi Covid-19 tidak sepenuhnya tercapai.” ujar Ketua BPK Agung.
Berdasarkan alokasi anggaran yang disediakan oleh pemerintah dari Rp933,33 triliun hanya terealisi sebesar 64%, yaitu sekitar Rp597,06 triliun
BPK mengajak semua pihak agar bekerja sama untuk mengatasi permasalahan ini dan berharap agar pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia
Menurut Jokowi adanya pendemi menjadi tantangan berat bagi pengelolaan keuangan negara. Pemerintah juga berencana untuk memperlebar APBN dan mebambah pembiayaan agar dapat memulihkan kondisi ekonomi di negara ini. Jokowi menerima masukan dari BPK dan akan merealisasikan yang terbaik bagi perbaikan kesejahteraan bangsa Indonesia.
“Refocusing dan realokasi anggaran di seluruh jenjang pemerintahan dan memberi ruang relaksasi APBN dapat diperlebar di atas 3 persen selama 3 tahun,” ungkapnya usai menerima LHP LKPP dari Ketua BPK Agung Firman di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (25/6).
Sadeva Hilmiyah Agustin Palupi, Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Malang. (*).
