Belakangan muncul tren politik melawan kotak kosong. Upaya yang dilakukan oleh sejumlah elit partai untuk memuluskan calon kepala daerah yang merepresentasikan kepentingan koalisi partai tertentu.
Hal itu mendapat tanggapan serius dari pejuang demokrasi Harda Belly yang menganggap sebagai kemunduran demokrasi.
“Demi kepentingan elit partai politik tertentu, ada persekongkolan jahat untuk mereduksi nilai demokrasi,” kata HB, dalam keterangannya, Selasa (13/8/2024).
Ia mencontohkan peristiwa demokrasi kurang sehat terjadi di Provinsi Banten. Menurutnya, ada upaya penjegalan terhadap Airin Rachmy Diany untuk maju Pilkada Banten.
“Sangat jelas bagaimana partai-partai dengan menyebut sebagai KIM plus melakukan upaya agar Airin tidak mendapat kendaran partai untuk maju Pilkada,” ungkapnya.
Padahal, kata HB, Airin Rachmy Diany merupakan politikus muda yang berpengalaman dan sangat potensial untuk menang.
“Dengan sistem tiket partai, ternyata elektabilitas tidak menjamin mendapat dukungan partai,” tuturnya.
“Airin mempunyai elektabilitas paling tinggi karena memang disenangi oleh masyarakat dan yang terpenting punya pengalaman dengan berbagai prestasi saat menjabat Walkot Tangsel,” imbuhnya.
Karena itu, HB meminta Golkar berkoalisi dengan PDIP untuk mengusung Airin Rachmy Diany dan Ade Sumardi sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten.
“Sekarang tinggal menunggu sikap Golkar dan PDIP untuk berkoalisi dalam mengusung Airin-Ade,” tegasnya.
HB yakin koalisi gemuk bukan jaminan untuk menang karena rakyat akan memilih pemimpin karena visi-misi bukan karena dukungan partai.
“Gelombang dukungan rakyat terhadap pasangan Airin-Ade semestinya menjadi pertimbangan Golkar dan PDIP untuk berkoalisi,” tuturnya.
“Golkar-PDIP akan menjadi koalisi rakyat untuk mengalahkan calon yang diusung oleh mereka yang mengatasnamakan KIM plus,” tandasnya.
