Jakarta, Visioner,– Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperbanyak rute TransJabodetabek sebelum menaikkan tarif parkir disambut hangat oleh Jaringan Masyarakat Madura Jakarta (JAMMA). Kebijakan bertahap ini dinilai cerdas dan berkeadilan—tidak hanya menertibkan lalu lintas Ibu Kota, tapi juga memastikan rakyat kecil tidak jadi korban dari transisi kebijakan.
“Kami mendukung langkah ini karena berpihak pada akal sehat,” ujar Edi Homaidi, Ketua Umum JAMMA, yang juga bagian dari relawan pemenangan Pramono–Rano dalam Pilkada DKI 2024. “Meningkatkan kualitas dan jangkauan transportasi publik terlebih dahulu adalah syarat mutlak jika kita ingin masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi, bukan sekadar membebani mereka dengan tarif tinggi,” katanya, di Jakarta, Sabtu (14/6)
Pemprov DKI berencana menambah 50 rute baru TransJabodetabek dalam dua semester ke depan. Fokus utamanya adalah menjangkau wilayah penyangga seperti Bekasi, Depok, dan Tangerang Selatan yang selama ini belum tersentuh layanan TransJakarta secara maksimal. Menurut JAMMA, ini adalah langkah strategis yang akan memperkuat integrasi mobilitas urban lintas kota dan provinsi.
Edi menilai, kenaikan tarif parkir harus menjadi bagian dari strategi “push and pull” yang adil. “Tarif parkir naik boleh saja, tapi harus ada insentif nyata bagi yang berpindah moda,” ujarnya. JAMMA mengusulkan agar sistem tarif disusun secara progresif berdasarkan zona kemacetan dan waktu, dan hasilnya digunakan untuk subsidi transportasi gratis bagi kelompok rentan.
Sebagai komunitas Madura urban yang tersebar di kawasan padat seperti Cakung, Koja, dan Tanjung Priok, JAMMA selama ini aktif mensosialisasikan penggunaan transportasi publik. “Kami lihat sendiri perubahan itu mungkin. Tapi yang dibutuhkan adalah konektivitas yang cepat, murah, dan manusiawi,” kata Edi. Ia menambahkan bahwa perluasan rute feeder dan keberadaan halte layak huni harus jadi prioritas di permukiman padat penduduk.
Langkah Pemprov DKI ini juga dilihat sebagai bagian dari ekosistem kebijakan yang lebih besar: dari ERP (Electronic Road Pricing), perluasan lajur sepeda, hingga kampanye ASN wajib naik angkutan umum tiap Rabu. JAMMA memandang semua itu sebagai satu kesatuan kebijakan kota masa depan—dan mendukungnya selama tetap berpihak pada asas keadilan sosial.
“Saat pemerintah mendengar dulu sebelum menekan, itu menunjukkan arah kepemimpinan yang sehat,” tegas Edi. “Kami mendukung Pemprov DKI untuk konsisten membangun sistem yang lebih baik, bukan sekadar menaikkan tarif, tetapi memperluas harapan.”
Bagi JAMMA, kebijakan bukan sekadar angka dan regulasi. Ia adalah wajah dari siapa yang dilayani. Maka selama kepemimpinan Pramono–Doel menempatkan warga di tengah narasi, JAMMA akan terus berdiri sebagai mitra kritis sekaligus penggerak di garis depan.
