Jakarta, Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan lalu lintas Polri mencapai 94,92 % pada Mei 2025, melonjak dari 84,83 % setahun sebelumnya. Data Kementerian PANRB mencatat percepatan proses perpanjangan SIM, notifikasi digital, dan penanganan kecelakaan sebagai faktor utama peningkatan kepercayaan publik.
Pelayanan digital di Korlantas kini menyederhanakan persyaratan SIM dan STNK dengan aplikasi e-Traffic terintegrasi. Rata-rata perpanjangan SIM selesai dalam 15 menit, sedangkan keluhan antrean panjang dan kesalahan input hampir hilang. Penerapan antrian online dan loket mandiri memainkan peran kunci mengurangi beban birokrasi.
“Capaian ini harus diikuti dengan perluasan layanan hingga pelosok negeri, bukan hanya kota besar,” tegas Ketua Jaringan Aktivis Nusantara, Romadhon Jasn, Kamis (19/6).
“Infrastruktur digital di daerah 3T perlu diperkuat agar angka kepuasan menjadi merata.”
Meskipun sukses di perkotaan, layanan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal masih menghadapi kendala sinyal internet dan jarak antara pos SIM. Beberapa kabupaten di Kalimantan dan Papua melaporkan waktu antre hingga dua jam dan minimnya unit “e-Traffic Van” keliling.
“Standar waktu tanggap dan perpanjangan harus konsisten di seluruh wilayah. Warga di daerah terpencil berhak mendapatkan layanan setara,” lanjut Romadhon Jasn. “Ketimpangan akses layanan menggugah kita untuk bergerak cepat.”
Transparansi data menjadi sorotan berikutnya. Hingga kini, publik hanya mengetahui angka kepuasan akhir tanpa rincian waktu layanan per wilayah, jumlah keluhan, atau tindak lanjutnya. Ketiadaan portal real-time mempersulit masyarakat menilai kinerja secara objektif.
“Portal ‘Dashboard Lalu Lintas Presisi’ wajib dihadirkan; transparansi adalah kunci mempertahankan kepercayaan rakyat. Saluran ini diharapkan menampilkan metrik waktu rata-rata layanan, jumlah laporan, dan status penyelesaian,” tegasnya.
Selain digitalisasi, sikap humanis petugas di lapangan tidak boleh terabaikan. Pelatihan soft skills dan etika kepolisian perlu dijalankan berkelanjutan agar teknologi tidak menggantikan kehangatan interaksi manusia. Layanan yang cepat namun kaku dapat menimbulkan ketidakpuasan baru.
Keseimbangan antara teknologi dan empati menjadi fondasi Polri Presisi sesungguhnya. “JAN mendorong audit SOP semesternya, kolaborasi dengan komunitas pengguna jalan, serta integrasi kanal sosial media agar reformasi layanan lalu lintas terus berjalan dinamis dan inklusif,” tutupnya.
