Jakarta | VISIONER – Sejumlah Mahasiswa Dan pemuda yang tergabung dalam aliansi CERDAS (Cendekiawan Edukasi dan Relawan Daya Aksi Sosial) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jakarta Selatan, Rabu (30/7). Mereka mendesak lembaga antirasuah tersebut untuk segera turun tangan dan mengusut dugaan-dugaan praktik program fiktif pada sejumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.
Dengan membawa spanduk dan poster bernada kritik, para demonstran menyuarakan kekecewaan atas lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap pelaksaan anggaran yang di cair untuk program pendidikan non-formal tersebut. Dalam orasinya, para aktivis menyebut bahwa dugaan penyalahgunaan dana PKBM bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengkhianati hak pendidikan masyarakat kecil di berbagai wilayah pelosok Sumenep.
“Kami datang ke KPK karena sudah tidak percaya pada mekanisme pengawasan internal di daerah. Program PKBM yang seharusnya menjadi harapan warga berkesempatan belajar justru diduga dijadikan ladang korupsi oleh oknum tak bertanggung jawab,” tegas Koordinator Umum CERDAS, Dzulqarnain, dalam orasinya.
Menurut CERDAS, ada indikasi kuat bahwa sejumlah lembaga PKBM di Kabupaten Sumenep dalam pelaksaan diduga fiktif atau diduga memanipulasi seakan menjalankan aktivitas pendidikan yang nyata, namun tetap menerima kucuran dana dari pemerintah pusat. Data yang dibawa oleh massa aksi juga mencantumkan beberapa nama PKBM yang diduga tidak memiliki peserta didik aktif, bahkan tidak memiliki fasilitas belajar yang memadai.
Selain itu, aliansi tersebut menuding adanya dugaan keterlibatan oknum pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep yang dinilai membiarkan atau bahkan diduga kuat memfasilitasi pencairan dana ke lembaga-lembaga bermasalah tersebut.
“Kami minta KPK segera memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Pendidikan Sumenep serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses verifikasi dan pencairan dana PKBM,” tambah Dzulqarnain.
Massa aksi juga menyerahkan berkas laporan dan dokumen pendukung dugaan penyelewengan tersebut ke bagian Pengaduan Masyarakat KPK. Mereka berharap KPK segera melakukan investigasi mendalam dan menjadikan Kabupaten Sumenep sebagai prioritas pengawasan dalam program pendidikan berbasis masyarakat.
Aksi yang berlangsung damai ini mendapat pengamanan dari aparat kepolisian. Setelah melakukan orasi selama hampir dua jam, massa membubarkan diri secara tertib dengan janji akan kembali turun ke jalan jika tidak ada tindak lanjut dari KPK dalam waktu dekat.
