Sabtu, 9/8/2025.
Di atas kertas, BPS melaporkan industri manufaktur Indonesia sedang berlari kencang. Disini letak anomalinya
Kuartal II-2025, dilaporkan tumbuh 5,68% secara tahunan. Angka itu ikut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional menjadi 5,12%, di luar dugaan banyak analis.
Padahal, kalau mau jujur pada indikator yang lain, laju itu terdengar seperti musik orkestra yang indah tapi dimainkan di ruangan kosong—indah untuk dicatat, tapi sunyi di lapangan.
Empat bulan berturut-turut, Purchasing Managers’ Index (PMI) S&P Global untuk manufaktur Indonesia berada di zona kontraksi.
Angkanya hanya 46,7 pada April, 47,4 pada Mei, 46,9 pada Juni, dan sedikit naik ke 49,2 di Juli, tetap di bawah ambang ekspansi 50,0.
Dalam kerangka makroekonomi modern, PMI adalah termometer dini bagi kesehatan industri: ia mengukur pesanan baru, output, stok, dan tenaga kerja secara real-time.
Teorinya sederhana—jika PMI turun berbulan-bulan, output fisik manufaktur mestinya ikut melemah.
Ketika dua indikator ini bergerak berlawanan arah secara ekstrem, ada yang perlu diperiksa ulang.
Namun BPS punya jawabannya. Mereka mengacu pada Survei Industri Besar dan Sedang (IBS) bulanan.
Metodologi ini memang sah secara statistik, tetapi punya keterbatasan mendasar.
Pertama, IBS tidak mencakup industri kecil dan menengah yang justru menyerap banyak tenaga kerja dan menjadi tulang punggung rantai pasok domestik.
Kedua, perusahaan besar yang menjadi responden IBS cenderung memiliki kontrak ekspor jangka panjang, sehingga datanya bisa terlihat stabil atau bahkan naik meski permintaan dalam negeri merosot.
Ketiga, jika penyesuaian terhadap inflasi sektor tidak akurat, pertumbuhan nominal bisa tampak seperti pertumbuhan riil—padahal kenaikan harga saja yang bekerja.
Joseph Stiglitz pernah menulis peringatan “Kesalahan mengukur kesehatan ekonomi bisa lebih berbahaya daripada resesi itu sendiri
Karena membuat pembuat kebijakan buta terhadap obat yang tepat.” Inilah risiko yang kita hadapi ketika angka resmi menunjukkan surga, sementara pelaku industri merasakan gurun.
Jika angka BPS diterima begitu saja, pemerintah berisiko salah mendiagnosis keadaan.
Alih-alih merancang stimulus untuk menghidupkan permintaan dan meningkatkan utilisasi kapasitas, kebijakan bisa diarahkan untuk memperluas produksi di tengah pasar yang sedang lesu
Sebuah resep untuk over-supply dan margin yang tergerus. Lebih dari itu, jurang antara data resmi dan pengalaman sehari-hari
PHK di pabrik, mesin yang menganggur, order yang tipis—bisa menggerus kepercayaan publik pada lembaga statistik.
Dalam praktik terbaik statistik internasional, seperti yang dianjurkan OECD dan IMF, perbedaan tajam antara indikator seperti PMI dan output PDB sektor seharusnya mendorong lembaga statistik melakukan rekonsiliasi metodologis.
Ada kewajiban menerbitkan catatan teknis yang menjelaskan sumber deviasi, bukan sekadar mengulang dasar survei.
Integrasi data frekuensi tinggi seperti konsumsi listrik industri, arus logistik, dan bea cukai ekspor-impor bisa membantu menguji konsistensi angka.
Tanpa itu, pertumbuhan 5,68% ini lebih mirip artefak statistik ketimbang cerminan mesin ekonomi yang benar-benar berdentum.
Seperti kata pepatah ekonomi: data yang salah bukan sekadar angka keliru—ia adalah kompas yang memutar arah kapal ke jurang, sementara kapten di dek masih yakin ia menuju pelabuhan.
*Penulis: Munir Sara
