JAKARTA,- Pernyataan Wakil Menteri Pertanian mengenai pelemahan rupiah belakangan memicu perdebatan luas di ruang publik. Sejumlah judul berita yang beredar di media sosial menimbulkan kesan seolah pemerintah menganggap seluruh petani di Indonesia diuntungkan oleh menguatnya dolar Amerika Serikat. Narasi tersebut dengan cepat memancing emosi publik sebelum banyak orang membaca isi pernyataan secara utuh.
Jaringan Aktivis Nusantara menilai masyarakat perlu lebih bijak dalam menyikapi potongan informasi yang beredar di tengah situasi ekonomi yang sensitif. Organisasi itu mengingatkan bahwa perbedaan konteks dalam penyampaian informasi dapat memunculkan kesalahpahaman apabila hanya dipahami melalui judul singkat tanpa membaca keseluruhan isi berita.
Aktivis Nusantara, Romadhon Jasn, menegaskan pentingnya membangun budaya literasi publik yang sehat di era digital. “Masyarakat jangan terburu-buru menyimpulkan sebuah pernyataan hanya dari potongan judul. Membaca utuh konteks pembicaraan menjadi langkah penting agar ruang publik tidak dipenuhi salah tafsir dan emosi sesaat,” ujarnya di Jakarta, Selasa (26/5).
Jika dicermati secara lengkap, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono tidak pernah menyebut seluruh petani merasa diuntungkan akibat pelemahan rupiah. Pernyataan tersebut merujuk pada sebagian petani komoditas ekspor seperti kopi, karet, cengkeh, gula aren, dan serabut kelapa yang memperoleh pembayaran dalam mata uang dolar AS sehingga nilai pendapatannya meningkat ketika dikonversi ke rupiah.
Dalam penjelasan yang sama, pemerintah juga mengakui adanya dampak berat dari pelemahan rupiah terhadap sektor lain. Kenaikan kurs dolar dinilai dapat memengaruhi harga pupuk, bahan baku impor, hingga kebutuhan pangan tertentu yang masih bergantung pada pasokan luar negeri. “Karena itu, publik perlu melihat persoalan ini secara utuh. Ada kelompok yang terbantu, tetapi ada pula sektor yang menghadapi tekanan akibat kenaikan biaya produksi,” kata Romadhon Jasn.
Romadhon menilai polemik yang berkembang seharusnya menjadi momentum memperkuat literasi informasi masyarakat. Di tengah arus digital yang bergerak cepat, potongan kalimat yang kehilangan konteks sering kali memicu kegaduhan yang sebenarnya dapat dihindari apabila publik membiasakan diri memeriksa isi berita secara menyeluruh.
Menurut aktivis tersebut, pemerintah juga telah menyampaikan arah kebijakan untuk memperkuat produksi dalam negeri dan meningkatkan daya saing komoditas ekspor nasional. Strategi itu dinilai penting guna mengurangi ketergantungan impor secara bertahap sekaligus memperbesar peluang devisa dari sektor pertanian. “Tekanan ekonomi global harus dijadikan momentum memperkuat kemandirian pangan dan memperluas pasar ekspor nasional,” ujar Romadhon Jasn.
Di sisi lain, Jaringan Aktivis Nusantara menegaskan kritik terhadap pemerintah tetap diperlukan selama disampaikan secara objektif dan berbasis data. Pengawasan publik disebut sebagai bagian penting dalam demokrasi, namun harus dibangun dengan pendekatan konstruktif agar tidak memperkeruh suasana di tengah tantangan ekonomi yang sedang dihadapi masyarakat.
Sebagai penutup, Romadhon Jasn mengajak masyarakat menjaga ruang publik tetap sehat dan rasional. “Perbedaan pandangan adalah hal wajar dalam demokrasi, tetapi diskusi harus dibangun di atas data, konteks utuh, dan sikap saling menghormati agar tidak berkembang menjadi kesalahpahaman yang merugikan kepentingan rakyat,” pungkasnya.
