Jakarta, 23 Agustus 2026 – Pemerintah terus berupaya menekan belanja subsidi energi yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dua program andalan yang digadang-gadang menjadi solusi adalah penggantian LPG 3 Kg dengan Compressed Natural Gas (CNG) tabung 3 kilogram dan konversi ke kompor listrik. Namun, sejumlah ekonom menilai efektivitas kedua program ini masih sangat terbatas untuk meredam lonjakan subsidi dalam waktu dekat .
Tanda Tanya di Balik RAPBN 2027
Meski alokasi subsidi LPG 3 Kg dalam RAPBN 2027 naik 26,22% menjadi Rp114,1 triliun , program CNG tidak tercantum secara eksplisit dalam dokumen Nota Keuangan RAPBN 2027. Sementara itu, program kompor listrik memang disebut sebagai prioritas, tetapi belum disertai target unit dan alokasi anggaran yang jelas .
Ekonom Center of Reform on Economics (Core), Yusuf Rendy Manilet, menilai bahwa tugas reformasi subsidi LPG 3 Kg justru berada pada rencana evaluasi harga jual eceran (HJE) dan perbaikan distribusi gas melon. Menurutnya, pemerintah masih mengasumsikan beban subsidi LPG tetap tinggi .
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya mengatakan CNG pengganti LPG 3 Kg akan mulai diproduksi pada Juli 2026 . Produksi CNG ini dinilai berpotensi menghemat subsidi negara hingga 20-30 persen dibandingkan LPG . Teknologi CNG juga diklaim dapat digunakan tanpa mengganti kompor (plug and play) .
Kompor Listrik: Potensi “Pemborosan” bagi Masyarakat Miskin?
Program konversi kompor listrik turut dihidupkan kembali dengan anggaran khusus mencapai Rp815,56 miliar pada 2027 . Program ini diarahkan untuk diversifikasi bauran energi dan mengurangi ketergantungan impor LPG .
Namun, program ini menuai kritik dari pakar energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi. Menurutnya, kompor listrik membutuhkan daya yang cukup tinggi dan hanya dapat digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas dengan daya listrik di atas 2.200 VA. Sementara itu, banyak masyarakat kelas menengah ke bawah hanya memiliki daya listrik 450 VA hingga 900 VA. Fahmy menilai program ini berpotensi menjadi “pemborosan besar-besaran dari APBN” .
Langkah Alternatif: Pengetatan Distribusi Gas Melon
Fahmy Radhi juga menilai bahwa pengendalian pembelian LPG 3 Kg merupakan langkah yang lebih efektif. Menurutnya, penyaluran LPG subsidi masih kurang tepat sasaran karena sistemnya masih terbuka dan belum ada upaya optimal untuk membatasi pembelian . “Maka memang perlu ada dicari mekanisme yang paling tepat. Jadi misalnya distribusinya tertutup. Hanya dijual kepada orang-orang yang memang berhak memperoleh subsidi,” ujar Fahmy .
