Jakarta – PT PLN (Persero) menepis tudingan bahwa data pelanggan mereka bocor dan digunakan oleh sindikat penipuan online yang beroperasi di Kamboja. Pernyataan ini disampaikan menyusul laporan media asing yang menyebut data pribadi dari Indonesia digunakan dalam skema scamming internasional. Meski tidak disebut langsung, PLN termasuk dalam institusi yang disebut-sebut menyimpan data skala besar.
Melalui siaran pers, PLN menegaskan bahwa sistem keamanannya telah mengadopsi standar internasional ISO 27001. Selain itu, aplikasi PLN Mobile yang digunakan jutaan pelanggan juga telah dilengkapi sistem pengamanan berlapis. Manajemen PLN memastikan tidak ada indikasi pelanggaran data atau kebocoran informasi pelanggan dari sistem internal mereka.
Direktur Gagas Nusantara, Romadhon Jasn, menilai respons cepat PLN penting untuk meredam keresahan publik. “Kita hargai PLN yang langsung merespons isu ini. Tapi publik tetap butuh bukti konkret soal audit keamanan sistem dan perlindungan data pelanggan. Kita mendorong adanya audit forensik berkala yang transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban.,” ujarnya, di Jakarta, Selasa (17/6/2025)
Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan sedang menyelidiki sumber data yang digunakan sindikat Kamboja, serta telah berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan penyedia layanan digital. Komdigi juga meminta masyarakat tidak terpancing hoaks yang belum terverifikasi kebenarannya.
Romadhon menambahkan, “Isu kebocoran data ini menyangkut kepercayaan. Ketika masyarakat merasa datanya tidak aman, itu bisa meruntuhkan kredibilitas transformasi digital nasional,” katanya, tegasnya. Ia meminta semua BUMN dan institusi digital memperkuat sistem keamanan dan melakukan edukasi ke masyarakat.
Fenomena penipuan digital yang menyasar data pribadi pelanggan listrik, telekomunikasi, hingga perbankan kian marak. Modusnya beragam—dari undangan digital, link tagihan palsu, hingga aplikasi tiruan. Dalam kasus ini, penipu memanfaatkan data seperti nomor KTP, nama lengkap, dan nomor HP untuk menipu korban.
Romadhon mengingatkan pentingnya peran PLN dan Komdigi dalam mengedukasi pelanggan. “Jangan sekadar membantah. Harus ada literasi digital yang masif dan kolaboratif. Keamanan siber bukan hanya urusan teknis, tapi kepercayaan kolektif,” ujarnya, tuturnya. Ia juga mendorong kerja sama dengan media dan komunitas digital untuk menyebarkan informasi benar.
Selain itu, Gagas Nusantara mendesak agar dibuat sistem pelaporan cepat jika pelanggan menemukan indikasi penyalahgunaan data. “Pelanggan harus tahu ke mana melapor dan yakin laporan mereka ditindaklanjuti,” ujar Romadhon, pungkasnya. Sistem ini harus mudah diakses, cepat ditanggapi, dan transparan.
Isu ini menjadi pengingat bahwa di era digital, pengelolaan data bukan sekadar aspek teknis, tetapi bagian dari kepercayaan publik. PLN, sebagai penyedia layanan vital, wajib menjaga integritas sistem mereka, sekaligus menjadi pelopor dalam membangun literasi dan perlindungan data nasional.
