JAKARTA – PT PLN (Persero) dinilai berhasil menjaga keandalan pasokan listrik nasional selama masa libur panjang Natal 2025 dan menjelang Tahun Baru 2026. Kondisi sistem kelistrikan yang tetap stabil tanpa pemadaman skala besar (zero blackout) di tengah lonjakan beban puncak mendapat apresiasi dari masyarakat sipil, meski sejumlah catatan strategis tetap disorot untuk agenda 2026.
Aktivis kebijakan publik Romadhon Jasn menilai stabilitas pasokan listrik di penghujung tahun mencerminkan kematangan operasional PLN. Ia menekankan bahwa keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kesiapsiagaan ribuan personel yang tetap bekerja di lapangan selama periode libur nasional.
“Apresiasi objektif perlu diberikan. Menjaga stabilitas listrik di negara kepulauan sebesar Indonesia, khususnya saat beban puncak akhir tahun, bukan perkara mudah. Ini menunjukkan sistem ketenagalistrikan kita semakin tangguh dan responsif,” ujar Romadhon di Jakarta, Senin (29/12/2025).
Meski demikian, ia mengingatkan agar capaian operasional tersebut tidak membuat PLN berpuas diri. Tantangan utama ke depan, menurutnya, terletak pada konsistensi dan percepatan agenda transisi energi, terutama komitmen Indonesia dalam kerangka Just Energy Transition Partnership (JETP) yang kini menjadi perhatian publik dan komunitas global.
Romadhon menilai transisi energi tidak cukup dipresentasikan sebagai komitmen internasional semata, tetapi harus tercermin dalam bauran energi nasional yang lebih hijau dan terukur. Transparansi data mengenai peningkatan energi terbarukan dan penurunan emisi karbon dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik.
“Lampu yang tetap menyala patut diapresiasi, tetapi publik juga berhak tahu dari mana energi itu berasal. Ke depan, keterbukaan data emisi dan bauran energi perlu ditingkatkan agar transisi energi tidak berhenti sebagai jargon,” lanjutnya.
Selain isu bauran energi, Romadhon menyoroti pemerataan infrastruktur kendaraan listrik. Meski pertumbuhan kendaraan listrik sepanjang 2025 cukup signifikan, ketersediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dinilai masih terkonsentrasi di kota-kota besar, terutama di Pulau Jawa.
Ia menilai perluasan SPKLU di jalur lintas provinsi dan wilayah luar Jawa menjadi prasyarat penting agar ekosistem kendaraan listrik berkembang secara inklusif. PLN didorong memperkuat kemitraan dengan sektor swasta dan pemerintah daerah guna mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung tersebut.
“Kedaulatan energi hijau harus berkeadilan. Akses pengisian daya di Sumatera, Kalimantan, atau Sulawesi harus semudah di kota besar. Di situlah esensi transformasi pelayanan publik yang sesungguhnya,” tegas Romadhon.
Di sisi lain, transformasi digital melalui aplikasi PLN Mobile juga mendapat catatan positif. Integrasi layanan pelanggan, pengaduan, dan kemudahan pemasangan home charging dinilai mampu memangkas birokrasi dan meningkatkan kenyamanan pengguna. Namun, penguatan keamanan data pelanggan tetap menjadi aspek yang perlu mendapat perhatian berkelanjutan.
Menutup pandangannya, Romadhon berharap PLN terus menjaga keseimbangan antara keandalan operasional dan keberanian melakukan pembaruan struktural. Menurutnya, kepercayaan publik yang terbangun di akhir 2025 merupakan modal penting untuk melangkah lebih jauh di 2026.
“Listrik adalah urat nadi ekonomi. Kita mendukung PLN tetap tangguh dalam operasional, sekaligus akan terus kritis memastikan visi energi bersih diwujudkan secara nyata. Pelayanan prima dan energi berkelanjutan adalah hak seluruh warga negara,” pungkasnya.
