Jakarta, 22 Agustus 2026 – Wacana mengubah subsidi energi dari yang melekat pada harga komoditas (seperti BBM) menjadi bantuan langsung tunai (BLT) yang menyasar kelompok masyarakat tertentu terus bergulir. Rencana ini dimuat dalam Nota Keuangan RAPBN 2027 . Gagasan utamanya adalah agar subsidi yang selama ini dinikmati secara tidak merata dapat lebih tepat sasaran.
Penasihat Khusus Presiden Urusan Ekonomi, Bambang Brodjonegoro, menilai skema subsidi BBM saat ini tidak efektif dan cenderung kurang tepat sasaran. Ia mengamati bahwa di banyak SPBU, antrean panjang terjadi karena semua kalangan, termasuk yang mampu, berbondong-bondong membeli BBM bersubsidi karena harganya yang murah . Dengan skema BLT, bantuan diharapkan dapat langsung diterima oleh keluarga yang berhak .
Menakar Potensi Efisiensi Anggaran
Salah satu daya tarik utama dari transformasi ini adalah potensi efisiensi fiskal. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listrik berpotensi tidak tepat sasaran, dengan nilai mencapai sekitar Rp100 triliun dari total alokasi yang mencapai ratusan triliun rupiah .
Melalui pembatasan konsumsi BBM subsidi hanya untuk kelompok desil 9 dan 10 (20% populasi teratas), pemerintah bisa menghemat hingga 10% dari total anggaran subsidi dan kompensasi energi. Angka ini setara dengan sekitar Rp10 triliun hingga Rp15 triliun per tahun . Penghematan ini direncanakan untuk dialokasikan kembali ke sektor produktif dan jaring pengaman sosial .
Jalan Menuju Subsidi Berbasis Penerima Manfaat
Implementasi kebijakan ini membutuhkan transisi yang hati-hati. Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menjelaskan bahwa opsi yang lebih mungkin dilakukan dalam waktu dekat adalah membatasi akses terhadap Pertalite, terutama bagi kelompok masyarakat dalam desil 9 dan 10 . “Harga BBM subsidi tetap, sementara akses bagi kelompok mampu yang dibatasi,” ujarnya.
Pemerintah juga disebut masih mengkaji teknis pelaksanaan dan perangkat hukum yang diperlukan, termasuk revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 . Hal ini mencerminkan kehati-hatian untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan mengukur dampak terhadap dinamika ekonomi sebelum kebijakan diterapkan secara masif .
Tantangan Implementasi dan Risiko
Meski menjanjikan, transformasi ini penuh tantangan. Untuk menghindari gejolak, akurasi data merupakan hal yang sangat kritis. Ketidakcocokan data sekecil 2% saja berpotensi menyebabkan 1,5 juta rumah tangga rentan kehilangan hak subsidi .
Selain itu, pembatasan akses dapat mendorong konsumen kelas menengah beralih ke BBM non-subsidi dengan harga lebih tinggi. Hal ini berpotensi menimbulkan efek inflasi, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kenaikan biaya logistik . Jika pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM, besaran BLT perlu dihitung dengan cermat. Estimasi menunjukkan kompensasi yang realistis bagi rumah tangga berada di kisaran Rp150.000-Rp200.000 per bulan .
