Jakarta,- Pemerintah resmi membuka pintu selebar-lebarnya bagi pihak swasta untuk mengelola aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai menganggur. Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengoptimalkan produktivitas aset negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini, mendukung penuh kebijakan tersebut. Menurutnya, banyak aset BUMN yang berada di lokasi strategis namun terbengkalai dan tidak memberikan nilai ekonomi. “Sayang, banyak aset yang idle, yang nganggur dan mangkrak sebenarnya yang bisa dimanfaatkan, di-monetize. Harusnya BUMN bisa melakukan itu udah jauh-jauh kemarin-kemarin,” ujarnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Optimalisasi ini menjadi urgensi mengingat kondisi keuangan sejumlah BUMN. Data yang dihimpun Katadata menyebutkan, sekitar 52% BUMN mengalami kerugian hingga Rp50 triliun per tahun akibat inefisiensi pengelolaan. Total perusahaan pelat merah yang dikelola Danantara mencapai 1.044 entitas, termasuk anak dan cucu usaha, namun kontribusinya terhadap perekonomian masih jauh dari optimal.
Pelibatan swasta diharapkan dapat mengubah aset yang semula menjadi beban menjadi sumber pendapatan baru. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait telah mempraktekkan skema serupa dengan menggandeng PT Astra International Tbk dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk membangun sekitar 2.000 unit rumah susun di atas lahan KAI di Kiaracondong, Bandung, dengan skema tanah tetap milik negara dan biaya konstruksi ditanggung swasta melalui program CSR.
Berikut adalah daftar potensi aset BUMN yang telah dipetakan untuk dikelola atau dikolaborasikan dengan swasta:
- Aset Properti dan Lahan Strategis PT KAI & Angkasa Pura
- Potensi: Lahan di bantaran rel kereta dan kawasan perkotaan, seperti di Senen (Jakarta Pusat) seluas 1,4 hektare milik PT Angkasa Pura dan lahan KAI di Kiaracondong (Bandung).
– Skema: Pembangunan rumah susun bagi MBR dan hunian komersial dengan skema KSO atau CSR.
· Data: Kementerian PKP mencatat ada 42 hektare lahan KAI di Bandung yang siap dioptimalkan bekerja sama dengan pengembang swasta.
· Tujuan: Mengurangi backlog perumahan nasional dan meningkatkan nilai tambah aset negara.
- Gedung Bersejarah dan Perkantoran PT Pelni (Persero)
- Potensi: 158 aset di darat, termasuk gedung-gedung di kawasan Kota Lama Semarang yang telah sebagian disewakan untuk restoran dan kafe.
· Data: Hingga semester I 2025, kontribusi aset terhadap pendapatan Pelni masih di bawah 10%. Masih terdapat 14% aset yang belum optimal.
· Skema: Penyewaan jangka panjang dan kerja sama komersial untuk perkantoran, minimarket, hingga UMKM.
· Target: Lima aset utama di Belawan, Padang, Semarang, Balikpapan, dan Ternate menjadi prioritas untuk segera disewakan.
- Kawasan Perkotaan dan Plaza PT Pelindo
- Potensi: Jembatan Merah Plaza II di Surabaya, yang dekat dengan kawasan kota lama dan memiliki akses transportasi baik.
· Skema: PT Pelindo Solusi Logistik menggandeng PHI Group (swasta) untuk mengembangkan destinasi “plaza hiburan” terintegrasi yang menggerakkan ekonomi lokal dan pariwisata budaya.
· Target: Reposisi aset menjadi destinasi baru dan meningkatkan nilai tambah ekonomi kawasan.
- Aset Lahan dan Perkebunan BUMN di Daera Potensi: Lahan idle Pertamina di Surabaya, serta aset Perhutani dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) di Jawa Barat. · Skema: Koordinasi lintas sektor dengan pemda untuk optimalisasi, pengembangan kemitraan UMKM, dan penyelesaian tata kelola lahan produktif.
- Catatan: Kewenangan pengelolaan aset idle ini kini berada di bawah Danantara Asset Management, yang menerapkan pendekatan portfolio governance dan value creation.
- Proyek Prioritas Investasi BUMN (RKP 2025)
- Data: Bappenas telah memetakan 94 proyek prioritas investasi BUMN dengan total nilai belanja modal (capex) Rp290,08 triliun yang terbuka untuk kolaborasi.
· Sektor: Mayoritas proyek berada di sektor infrastruktur (Rp257,32 triliun) dan energi hijau, yang membutuhkan pendanaan dan keahlian dari pihak swasta.
· Potensi: Proyek-proyek ini mencakup pembangunan jalan tol, pelabuhan, serta pengembangan energi baru terbarukan (EBT) yang memerlukan skema pembiayaan inovatif.
- Sektor Perbankan dan Pembiayaan KPR
- Potensi: Danantara menggandeng 130 pengembang (12 BUMN dan sisanya swasta) dalam Danantara Housing Expo untuk menawarkan 100 ribu unit hunian dengan promo KPR.
· Data: Aset perbankan BUMN masih mendominasi, dengan Bank Mandiri (Rp2.515 triliun) dan BRI (Rp2.106 triliun) sebagai pemilik aset terbesar di bursa pada Juni 2025, menunjukkan kapasitas pembiayaan yang besar.
Catatan Pengamat
Pengamat Kebijakan Ekonomi Sofyano Zakaria mengingatkan agar konsolidasi BUMN dan pelibatan swasta tidak menyebabkan aset strategis lepas kendali. “Yang harus dipertanyakan bukan hanya berapa banyak anak-cucu perusahaan yang dibubarkan atau digabung. Pertanyaan terpenting adalah bisnis dan asetnya akan dipindahkan ke mana dan siapa yang akhirnya mengendalikan bisnis tersebut,” tegasnya.
Pemerintah melalui Danantara dan Kementerian BUMN berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap skema kerja sama. Negara tetap memegang 1% saham Seri A Dwiwarna melalui Menteri BUMN sebagai hak kendali atas seluruh aset strategis yang dikelola.
Dengan pengelolaan yang lebih profesional dan kolaborasi yang terukur, aset negara yang selama ini menjadi beban diharapkan dapat berubah menjadi sumber pendapatan baru bagi negara dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional menuju target 8%.
