Jakarta, 20 September 2026 – Penguatan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor mineral dan batu bara (minerba) dinilai semakin mendesak. Hal ini tidak hanya untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga untuk memastikan tata kelola sumber daya alam yang berdaulat, berkelanjutan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menegaskan bahwa BUMN harus menjadi garda terdepan dalam pengelolaan minerba. Menurutnya, selama ini sektor minerba masih dikuasai oleh swasta dan asing, sementara BUMN hanya menjadi pemain pinggiran.
“Negara ini kaya akan mineral dan batu bara, tetapi kekayaan itu tidak sepenuhnya dinikmati rakyat. BUMN harus mengambil peran lebih besar, tidak hanya sebagai penonton,” ujar Mulyanto dalam diskusi publik di Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Tantangan Tata Kelola Minerba
Mulyanto menyoroti sejumlah persoalan yang masih membelit sektor minerba. Salah satunya adalah maraknya praktik tambang ilegal yang merugikan negara dan merusak lingkungan. Selain itu, tata niaga yang tidak transparan dan kerap melibatkan mafia juga menjadi pekerjaan rumah besar.
“Selama ini, sektor minerba kita masih menghadapi masalah klasik: illegal mining, mafia, dan ketidakpastian hukum. BUMN harus hadir untuk membenahi ini,” tegasnya.
Penguatan Peran BUMN
Mulyanto mengusulkan beberapa langkah untuk memperkuat peran BUMN di sektor minerba:
- Konsolidasi dan Hilirisasi
BUMN harus didorong untuk melakukan konsolidasi usaha dan memperkuat hilirisasi. Dengan demikian, nilai tambah dari mineral dan batu bara dinikmati di dalam negeri, bukan diekspor dalam bentuk mentah. - Kemitraan dengan Daerah
BUMN perlu menggandeng pemerintah daerah dan masyarakat setempat dalam pengelolaan tambang. Ini untuk memastikan manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh daerah penghasil. - Pengawasan dan Transparansi
BUMN harus menjadi contoh dalam hal tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel. Setiap produksi dan penjualan harus tercatat dengan rapi dan diaudit secara berkala. - Dominasi di Sektor Strategis
Untuk mineral strategis seperti nikel, bauksit, dan timah, BUMN harus mengambil posisi dominan. Ini untuk memastikan kedaulatan sumber daya alam tetap di tangan negara.
Dukungan Pemerintah
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong penguatan BUMN di sektor minerba. Menurutnya, BUMN harus menjadi motor penggerak hilirisasi dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
“BUMN kita harus kuat. Jangan sampai kekayaan alam kita dikuasai pihak lain, sementara rakyat hanya menjadi penonton,” ujar Bahlil.
Harapan ke Depan
Mulyanto berharap RUU Keuangan Negara dan berbagai regulasi sektor minerba yang tengah dibahas dapat memperkuat posisi BUMN. Menurutnya, ini adalah momentum untuk menata ulang tata kelola sumber daya alam Indonesia agar lebih berdaulat dan berpihak pada rakyat.
“Jangan sampai kita terus menjadi bangsa yang kaya tetapi miskin. BUMN harus menjadi alat negara untuk memastikan kekayaan alam ini benar-benar dinikmati rakyat,” pungkasnya.
