Jakarta, 20 September 2026 – Pemerintah China resmi memberlakukan aturan baru terkait perjalanan ke luar negeri bagi warganya mulai 15 September 2026. Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Dewan Negara Nomor 841 Tahun 2026 ini memperketat pengelolaan risiko perjalanan ke luar negeri, termasuk kewenangan petugas imigrasi untuk mencegah warga China bepergian ke negara atau wilayah dengan tingkat risiko tertinggi .
Isi Aturan Baru
Peraturan tersebut mewajibkan otoritas China untuk secara aktif memantau dan mengumumkan peringatan keamanan bagi warga yang akan bepergian ke luar negeri. Petugas imigrasi kini memiliki kewenangan untuk memberikan peringatan hingga mencegah warga China bepergian ke negara-negara yang dinilai berisiko tinggi, terutama jika terjadi perang, konflik bersenjata, atau situasi keamanan yang membahayakan keselamatan pribadi .
Selain itu, aturan ini juga mewajibkan agen perjalanan dan biro perjalanan yang menyediakan layanan mediasi perjalanan ke luar negeri untuk mendaftar ke otoritas imigrasi dalam waktu 15 hari setelah pendirian .
Potensi Dampak pada Pariwisata Indonesia
Meskipun belum ada konfirmasi resmi mengenai seberapa besar dampaknya terhadap Indonesia, sejumlah pengamat dan pelaku industri pariwisata sudah mulai memberikan respons.
Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI), Azril Azahari, menilai bahwa kebijakan ini bukan hal yang sepenuhnya baru. Menurutnya, China sebelumnya juga telah menerapkan pembatasan perjalanan bagi kelompok tertentu, terutama aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai perusahaan milik negara. “Menurut saya (kebijakan) itu sangat tepat dan ini bukan mendadak. Dari dulu mereka memang sudah membatasi,” ujar Azril .
Azril memperkirakan dampak terhadap pariwisata Indonesia tetap ada, namun tidak signifikan. “Ya, berdampak sih ada, tapi tidak signifikan menurut saya,” sambungnya .
Sektor yang Paling Terdampak
Jika kebijakan ini menurunkan jumlah wisatawan China, sektor-sektor yang paling merasakan dampak antara lain adalah penerbangan, perhotelan, dan agen perjalanan. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi sempat memperkirakan bahwa penutupan ruang udara China selama 40 hari pada awal 2026 akan berdampak pada berkurangnya arus pariwisata .
Pemerintah pun berupaya mengantisipasi dengan menjaga agar kenaikan harga tiket pesawat domestik tidak terlalu tinggi, sehingga masyarakat Indonesia tetap dapat bepergian. Saat krisis maupun pandemi, pasar domestik menjadi penopang utama sektor pariwisata nasional .
Perubahan Pola Wisatawan China
Di sisi lain, sejumlah pihak menilai bahwa perubahan pola kunjungan wisatawan China sudah terjadi sejak sebelum kebijakan ini diberlakukan. Dinas Pariwisata Bali mengakui bahwa kunjungan wisatawan China ke Bali mengalami penurunan pasca pandemi. Pola kunjungan kini lebih didominasi oleh individual traveler (wisatawan mandiri) dibandingkan wisatawan grup .
Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Bali menyoroti perubahan ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi para pelaku agen wisata. Ketua Asita Bali, I Putu Winastra, menyebut jumlah wisatawan China di Bali menurun dari 2 juta kunjungan sebelum pandemi menjadi sekitar 500 ribu pasca pandemi, dan hanya sekitar 30 persen yang ditangani agen .
Apakah Indonesia Perlu Khawatir?
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa China masih menjadi salah satu pasar wisatawan terbesar bagi Indonesia. Sepanjang semester I-2026, sebanyak 734.691 wisatawan China mengunjungi Indonesia, meningkat 18,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. China menempati posisi keempat sebagai negara asal wisatawan terbanyak setelah Malaysia, Australia, dan Singapura .
Pemerintah Indonesia sendiri menargetkan 1,56 hingga 1,72 juta kunjungan wisatawan China pada 2026. Kementerian Pariwisata telah melakukan berbagai promosi, termasuk familiarization trip yang mengajak agen perjalanan premium dan perusahaan MICE China untuk menjelajahi destinasi wisata di sekitar Jakarta .
Strategi ke Depan
Azril menekankan bahwa Indonesia perlu mengubah strategi pariwisata. Alih-alih hanya mengejar jumlah kunjungan, Indonesia sebaiknya fokus pada wisatawan berkualitas yang memberikan dampak ekonomi lebih besar. “Paradigma pariwisata dunia itu bukan lagi mass tourism, bukan lagi quality tourism, sudah lewat. Sekarang itu customized tourism,” ujarnya .
Ia mendorong pengembangan wisata minat khusus (special interest tourism), seperti wisata kesehatan (health tourism), yang dinilai memiliki potensi besar di pasar global saat ini .
Dengan kebijakan baru China yang mulai berlaku, pemerintah dan pelaku industri pariwisata Indonesia perlu mencermati perkembangan pasar dan menyesuaikan strategi promosi. Diversifikasi pasar menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan pada satu negara sumber wisatawan.
