Press Release
Dewan pimpinan pusat Aliansi Rakyat Anti Korupsi (DPP ARAK) dalam hal ini sangat mengapresiasi terkait pembangunan infrastruktur yang massif di seluruh Indonesia pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil presiden Jusuf Kalla bertujuan untuk mempercepat pemerataan ekonomi, ketersediaan infrastruktur akan meningkatkan kualitas hidup, mendorong pergerakan ekonomi daerah, mengurangi biaya logistik dan memunculkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan.
Pemerintah akan terus mendukung upaya KPK untuk memberantas korupsi. Pemerintah juga memberikan prioritas yang tinggi pada upaya pencegahan sebagaimana halnya dengan upaya penindakan, serta penangkapan bagi para pejabat pemerintah daerah maupun pusat yang melakukan korupsi di era Bapak Joko Widodo Presiden Republik Indonesia.
Dalam hal ini kami menyerukan kepada KPK untuk segera memanggil dan memeriksa serta dalam memberantas para koruptor di Kab. Pamekasan Jawa Timur yang kami cintai. Maka kami dari Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Rakyat Anti Korupsi ( DPP ARAK) Menuntut :
Meminta kepada KPK agar segera memeriksa dan menetapkan tersangka kepada bapak Muharram yang saat ini menjabat sebagai kepala dinas perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Pamekasan Jawa Timur terkait dugaan korupsi kasus sanitasi air bersih (pengeboran) di desa Kaduara Barat Kabupaten Pamekasan yang merugikan Negara Miliaran Rupiah.
Mendesak kepada seluruh penegak hukum seperti Kejaksaan Agung RI , KPK RI, agar segera memeriksa Bapak Muharram terkait dugaan kasus korupsi di desa Kadura Barat Kabupaten Pamekasan Jawa Timur.
Program pengeboran atau program sanitasi air bersih sudah gagal di kabupaten Pamekasan, anggaran puluhan milyar tidak dikawal secara serius oleh pemerintah daerah seperti di desa Kaduara Barat dengan kisaran Rp. 300.000.000,.00 sudah jelas ada beberapa item yang diduga tidak dikerjakan seperti penampungan air (pengadaan tandon) dan proyek tersebut di cairkan 100% dan juga diduga ada komitmen fee yang harus dibayar di muka oleh kontraktor atau rekanan pada Bapak Muharram selaku Kepala dinas perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Pamekasan Jawa Timur
Banyaknya program pengeboran yang tidak keluar air, karena terkesan dipaksakan oleh rekanan yang mengakibatkan gagalnya program tersebut
Tangkap dan adili para Koruptor bapaki Muharram dan jajarannya di daerah kabupaten Pamekasan
Maka kami dari Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Rakyat Anti Korupsi (DPP ARAK) dengan ini tuntutan agar bisa ditanggapi dan ditindak cepat dan tegas oleh KPK maupun Kejaksaan Agung RI agar para koruptor ditahan secepatnya.
