JAKARTA – Lembaga Kajian dan Pemerhati Hukum Indonesia (LKPHI) menyoroti sejumlah persoalan korupsi yang tumbuh subur dan berkembang sampai saat ini di Provinsi Maluku, khususnya yang ada di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).
Direktur Eksekutif LKPHI Ismail Marasabessy, menegaskan, Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) merupakan penyakit yang menjadikan bangsa Indonesia tetap miskin dan menumbuhkan kesenjangan sosial yang telah menggurita. Tak hanya itu, korupsi juga merupakan kejahatan kemanusiaan yang lebih kejam dari tindakan kejahatan terorisme. Hal ini terlihat jelas, dimana Provinsi Maluku hari ini sebagai salah satu Provinsi tertua semenjak Republik Indnesia ini di proklamirkan, namun masih saja kondisi bangsa ini terbilang tetap jauh dari kata keadilan sosial, apalagi sejaterah untuk masyarakat.
“Semua ini tidak terlepas dari indikator yang namanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang kian marak terjadi, tak hanya di pusat pemerintahan bahkan menggurita hingga ke pelosok daerah provinsi, kabupaten dan bahkan desa, seperti yang terjadi di Maluku tengah saat ini.” Demikian disampaikan Ismail, saat di konfirmasi, kamis, (07/11/2019).
Ismail menegaskan, pemerintah dan KPK harus segera mengusut tuntas segala permasalahan korupsi yang ada di provinsi maluku, khususnya yang ada di Kabupaten Malteng, agar cita-cita Pemerintah dan KPK dalam memberantas korupsi bisa terwujud sesuai harapan dan cita-cita masyarakat indonesia, khususnya bagi masyarakat Malteng. Ismail mendesak agar KPK lebih serius dan tegas memanggil dan memeriksa Bupati Malteng, Tuasikal Abua dan Mantan Bupati Malteng Abdulla Tuasikal terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang terjadi di maluku tengah saat ini dan saat sebelumnya.
“Kami meminta KPK tegas dan cepat memanggil dan memeriksa Bupati Malteng, Tuasikal Abua dan eks Bupati malteng dua periode Abdullah Tuasikal yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI Dari Fraksi Nasdem Komisi 4, yang terindikasi kuat melakukan tindakan korupsi dana pembangunan sarana parasarana olahraga Kabupaten Malteng yang merugikan negara sebesar 1,5 miliar,” tegas aktivis Jakarta akrabnya disap Bung Is tersebut.
Dia membeberkan sejumlah kasus dugaan tipikor yang dilakukan Bupati Malteng, Tuasikal Abua. kata dia, Bupati Malteng terindikasi kuat telah melakukan manipulasi anggaran desa siluman. Karena berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah Kab. Malteng T.A 2014 pada buku I yang di tandatangi oleh Bupati Malteng sendiri pada bulan mei 2015 yang lalu, meneranakan bahwa, jumlah negeri, kelurahan, dan desa administratif sebanyak 193.
Sedangkan, lanjut Ismail, data base KPN, bagian pemerintahan Sekda Malteng Februari 2016, hanya ada 188 negeri, kelurahan dan desa administratif. “Pertanyaanya, bagaimana mungkin dalam sebuah documen resmi ada kesalahan dan dikemanakan saja 3 desa siluman, dan dana anggaran desa tersebut ?” tanya Ismail Marasabessy
Selanjutnya, pengadaan kapal T.A 2011 senilai 3,1 Miliyar yang bersumber dari APBN, yang tendernya di menangkan oleh PT. DANIS MAINSO dengan direktur Seguru Tuankota. Kemudian PT. DANIS MAINSO tidak mengadakan kapal baru, tetapi membeli kapal bekas milik eks Bupati malteng, Abdullah Tuasikal saat itu. Namun, kapal tersebut sampai saat ini pengelolaannya, keberadaannya, dan hasil bagi daerahnya, tidak tau kemana.
Selain itu, bantuan dana hibah untuk GPM Klasis Masohi sebesar 1,5 Miliyar dan Ismalic Center Malteng (Masohi) sebesar 1,5 Miliyar. Namun, untuk Islamic Center di Tahun 2015 tidak ada kegiatan pembangunan sampai sekarang. “Masih banyak permasalahan tipikor di Provinsi Maluku, sehinga pemerintah dalam hal ini KPK harus segara mengarahkan Tim Penyidik KPK untuk menyelidiki segala permasalahan korupsi di Provinsi Maluku, khususnya di Kabupaten Maluku Tengah, kata Ismail.
Olehnya itu, berdasarkan beberapa tindakan penyelagunaan kekuasaan atau pun tindak pidan korupsi maka FKMM Jakarta, mendesak KPK segera memanggil dan memeriksa Bupati Malteng Tuasikal Abua yang terindikasi kuat melakukan tindak pidana atas dugaan tipikor pada proyek pembangunan sarana-prasarana Olahraga Kabupaten Malteng yang merugikan negara senilai Rp. 1,5 miliar.
Pihaknya mendesak KPK segera keluarkan surat perintah penyelidikan kepada Tuasikal Abua dan eks Bupati Malteng Abdullah Tuasikal yang terindikasi kuat melakukan Tindak Pidana Korupsi. KPK juga segera keluarkan surat perintah penyelidikan kepada Tuasikal Abua karena terindikasi kuat melakukan manipulasi anggaran desa siluman.
Selanjutnya, KPK segera panggil dan periksa eks Bupati malteng, Abdullah Tuasikal terkait pengadaan kapal T.A 2011 senilai 3,1 Miliyar yang bersumber dari APBN dan bantuan dana hibah untuk GPM Klasis Masohi sebesar Rp1,5 miliar, dan Islamic Center Maluku Tengah (Masohi) senilai Rp1,5 miliar. “Kami akan melakukan aksi di gedung KPK pusat untuk mendesak agar KPK segera merespon sejumlah masalah tipikor yang selama ini sengaja didiamkan,” beber dia
Sebelumnya Ismail menyampaikan berencana akan menyambangi kantor merah putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Desa serta Komisi 11 DPR RI pada Minggu depan guna melaporkan masalah tersebut.
