Jakarta, 18 Oktober 2026 – Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah memaparkan hasil restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebanyak 328 entitas BUMN telah ditutup sebagai bagian dari penyederhanaan struktur yang sebelumnya mencakup 1.074 perusahaan beserta anak dan cucu usahanya.
Langkah ini disebut telah menghasilkan penghematan biaya overhead sekitar Rp50 triliun. Pemerintah menargetkan penghematan tersebut meningkat menjadi lebih dari Rp70 triliun hingga akhir 2026, dengan sumber efisiensi berasal dari pengurangan biaya direksi dan komisaris, sewa gedung dan kendaraan, serta perjalanan dinas .
Dari 1.074 Entitas Menuju 250 Perusahaan
Restrukturisasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menyederhanakan struktur perusahaan negara yang dinilai terlalu gemuk. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan bahwa penutupan BUMN dilakukan terhadap perusahaan yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik.
“BUMN umpamanya, sampai hari ini kita sudah tutup 328 BUMN lebih. Itu kita bisa hemat Rp50 triliun dari overhead: Gaji direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, rapat kerja,” ujar Prabowo dalam program “Presiden Prabowo Menjawab” .
Pemerintah menargetkan jumlah BUMN yang tersisa pada akhir 2026 berada di kisaran 200 hingga 250 perusahaan. CEO Danantara Rosan Roeslani bahkan menyebut proses pemangkasan telah mencapai 354 entitas, dengan target akhir sekitar 250 perusahaan .
Penghematan dan Kinerja BUMN yang Meningkat
Selain efisiensi dari penutupan perusahaan, pemerintah juga menyoroti peningkatan kinerja sejumlah BUMN. PT Pupuk Indonesia disebut mencatat kenaikan laba bersih hingga 252 persen meskipun harga pupuk diturunkan 20 persen. Sementara PT Timah mencatat kenaikan keuntungan hingga sembilan kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya .
Presiden mengaitkan peningkatan kinerja tersebut dengan komitmen direksi yang tidak mengambil keuntungan pribadi dari pengelolaan perusahaan negara. “Karena direksi dan kita semua, kita tidak mau patgulipat. Kita tidak mau mencuri dari negara,” tegasnya .
Ekspor Satu Pintu dan Bursa Mineral
Selain restrukturisasi BUMN, pemerintah memperkuat tata kelola perdagangan komoditas melalui kebijakan ekspor satu pintu yang dikelola PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Kebijakan ini mulai berlaku 1 Juni 2026 untuk batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy.
Pada 2025, nilai ekspor ketiga komoditas tersebut mencapai US$66,13 miliar, setara 23,4 persen dari total ekspor nasional. Kebijakan ini diterapkan secara bertahap untuk memperkuat pengawasan ekspor, mencegah praktik under-invoicing, serta mengoptimalkan pengelolaan devisa hasil ekspor .
Pemerintah juga membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Bursa Mineral Indonesia pada 12 Juni 2026. Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027 di bawah pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bursa ini dirancang untuk membangun perdagangan komoditas yang lebih transparan serta mempersempit peluang manipulasi nilai ekspor dan praktik transfer pricing .
Catatan Kritis
Meski pemerintah mengklaim efisiensi dan peningkatan kinerja, sejumlah tantangan masih membayangi. Perampingan BUMN berdampak pada nasib ribuan pejabat struktural, meskipun pemerintah memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja massal bagi karyawan. Proses konsolidasi juga dinilai tidak mudah karena setiap perusahaan harus dilihat dari berbagai aspek sebelum dilakukan merger, likuidasi, atau konsolidasi .
Ke depan, keberhasilan restrukturisasi ini akan diukur dari sejauh mana BUMN yang tersisa mampu berkontribusi terhadap perekonomian nasional, bukan sekadar dari jumlah perusahaan yang ditutup atau besaran penghematan yang diklaim.
Jakarta, 18 Oktober 2026
Redaksi
