Jakarta,- Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Forum Anti Korupsi Nasional melakukan demonstrasi di depan kantor kementrian dalam negeri (Kemendagri) dan Kantor Komisi Pemerantasan Korupsi. Jakarta, Kamis siang, (7/3/2023).
Dalam aksi demo tersebut kordinator lapangan akril meminta kemendagri mengevaluasi kinerja Sekretaris Daerah Aceh, dan KPK segera panggil dan perikasa karena patut diduga melakukan manipulasi dan praktek KKN.
Sekda Aceh Bustami Hamzah diyakini diduga terlibat skandal Appendiks jilid II. Ia melarang SPKA melakukan rasionalisasi APBA untuk jatah program pokok pikiran (pokir) DPRA.
Bustami melalui suratnya nomor: 900.1.1/1071 tanggal 25 Januari 2024 perihal tindak lanjut hasil evaluasi RAPBA TA 2024 mengatakan, bahwa rasionalisasi anggaran tidak dapat dilakukan terhadap kegiatan/sub kegiatan yang menggunakan sumber dana terikat (DAU) seperti insentif fiskal, DBH Sawit, DBH CHT, DBH DR, Hibah, dan kegiatan pokok-pokok pikiran.
Bahwa surat itu memperlihatkan bahwa Sekda Aceh sebagai Ketua TAPA bermaksud mengamankan penambahan anggaran Pokir Dewan yang awalnya hanya sekitar Rp 400 miliar menjadi Rp 1,2 triliun.
Forum Anti Korupsi Nasional meminta agar lembaga anti rasuah KPK tidak ragu-ragu untuk mengusut aktor-aktor yanga ada di belakang skandal penambahan pokir Siluman dalam APBA 2024 ini. Kata dia, perlu diusut untuk memastikan aktor yang terlibat.
Menurut Akril, indikasi adanya potensi kejahatan yang terencana dalam penganggaran di Aceh. Dan keterlibatan diduga dikukan okeh sekda Aceh. KPK harus menerima laporan masyarakat untuk memeriksa Sekda Bustamai, agar terang benderang.
Inilah buruknya kelakuan Sekda yang terjadi selama ini, hingga menyebabkan mosi tak percaya dari rakyat dan DPRA yang pada akhirnya muncul rekomendasi untuk copot Sekda,” terang pendemo.
