BANGKALAN – Merespons perbincangan publik terkait perbedaan data renovasi sekolah antara pernyataan Bupati Bangkalan dan Dinas Pendidikan (Disdik), tokoh muda Bangkalan, Abdul Latif Hidayatullah, mengajak masyarakat untuk tidak menanggapi isu tersebut secara negatif. Ia menilai bahwa dinamika data teknis dalam pemerintahan adalah hal yang wajar, selama disikapi dengan semangat perbaikan dan keterbukaan.
“Saya memahami kegelisahan warga, apalagi jika menyangkut pendidikan anak-anak kita. Tapi kita juga harus bijak membaca situasi. Kadang perbedaan data muncul karena perbedaan kategori teknis, bukan karena ada niat menyembunyikan sesuatu,” ujar Abdul Latif, Selasa (1/7/2025).
Latif mengatakan, sebagai tokoh muda dan bagian dari masyarakat sipil, ia mendorong agar informasi soal renovasi sekolah bisa dijelaskan secara transparan oleh masing-masing pihak terkait. Namun ia juga mengingatkan bahwa proses birokrasi melibatkan banyak tahap, sehingga misskomunikasi sangat mungkin terjadi.
“Saya percaya Bupati Bangkalan punya perhatian besar terhadap pendidikan. Demikian juga Dinas Pendidikan pasti bekerja berdasarkan data lapangan. Kalau ada perbedaan, mari kita dorong duduk bersama, bukan saling menyalahkan,” tambahnya.
Sebelumnya, Dinas Pendidikan melalui Kabid Pembinaan SD, Ali Yusri Purwanto, menyebut ada 110 sekolah di Bangkalan yang menerima bantuan sarpras pada tahun 2025 dengan total anggaran mencapai Rp35,8 miliar. Pernyataan tersebut sedikit berbeda dari klaim Bupati dalam pernyataan yang viral di media sosial. Namun hingga kini belum ada klarifikasi langsung dari kedua pihak.
Latif menilai bahwa masyarakat Bangkalan harus tetap tenang dan objektif menyikapi perbedaan informasi tersebut. Baginya, yang lebih penting adalah bagaimana seluruh elemen pemerintahan bisa segera bersinergi dan menyamakan data, agar publik mendapatkan kepastian.
“Kita harus tetap fokus pada tujuan besar: pendidikan di Bangkalan harus maju. Kalau ada hal teknis yang perlu diluruskan, mari kita dorong dilakukan terbuka dan cepat, bukan menyebarkan kecurigaan yang tidak produktif,” ujarnya.
Ia juga berharap isu ini menjadi pelajaran penting bagi dinas teknis agar lebih solid dalam menyampaikan informasi publik. Menurutnya, dengan teknologi informasi yang semakin cepat, koordinasi antarlembaga harus diperkuat agar tidak menimbulkan kerancuan di tengah masyarakat.
“Transparansi itu penting, tapi ketenangan publik juga tidak kalah penting. Kita butuh narasi yang memperkuat rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat,” pungkas Latif.
