Jakarta,- Beberapa orang mahasiswa mengadakan Demostrasi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) mereka menuntut Mendagri agar meninjau ulang keputusannya dalam menunjuk Burhanuddin sebagai Pj Bupati Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara (Sultra) serta meminta KPK untuk memeriksa Bupati Bombana
Menanggapi hal tersebut Sekretaris Jenderal Visioner Indonesia Akril Abdillah, mengatakan bahwa tuntutan yang mereka sampaikan sangat tidak objektif dan tendensius. Pasalnya tuduhan-tuduhan kelompok ini sudah selesai.
“Kami melihat sejumlah orang yang melakukan unjuk rasa ini karena tidak puas dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sehingga membuat gerakan-gerakan yang kontra produktif untuk menganggu fokus dari Pj Burhanuddin untuk membangun kabupaten Bombana”, ucap Akril saat ditemui di Jakarta, 02/09/2022.
Akril melanjutkan bahwa Pj Burhanuddin diharapkan untuk fokus bekerja, melakukan pembangunan berkelanjutan, akselerasi ekonomi dan e-goverment untuk kabupaten Bombana agar maju berdaya saing, sejahtera dan mandiri.
“PJ Burhanuddin tidak perlu memikirkan dan merespon kerikil-kerikil kecil yang coba menganggu kerja-kerja produktif dalam membangun Bombana”, ucapnya.