Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta investigasi dugaan korupsi di Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial kota Palembang Sumatera Selatan pada tahun anggaran 2020-2023.
Tuntutan itu disampaikan oleh sejumlah pemuda yang mengatasnamakan Gerakan Aktivis Mahasiswa Sumsel (Gamas) saat melakukan aksi depan Gedung Merah Putih KPK RI, Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu (27/12/2023).
Menurut koordinator aksi, Angga Martin ada banyak indikasi penyelewengan anggaran yang terjadi di dinas Pendidikan dan Dinas Sosial di kota Palembang yang harus diusut tuntas.
“Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial kota Palembang diduga banyak anggaran yang dikorupsi dari tahun 2020-2023,” kata Angga depan KPK.
Angga meminta KPK membongkar dugaan korupsi yang terjadi di dinas Pendidikan dan dinas Sosial kota Palembang.
“KPK harus segera turun ke Palembang, investigasi dan audit penggunaan anggaran di dinas Pendidikan dan dinas Sosial Palembang tahun 2020-2023,” tegasnya.
Selain itu, Angga meminta KPK periksa harta kekayaan Kadis Pendidikan dan Kadis Sosial. “LHKPN Kadis Pendidikan dan Kadis Sosial juga harus diperiksa.
Lebih lanjut, Angga juga minta KPK audit kekayaan eks wali kota Palembang Harnojoya karena diduga tidak sesuai dengan LHKPN yang dilaporkan.
“Mantan wali kota Palembang juga harus diperiksa hartanya, LHKPN nya juga diduga tidak sesuai fakta sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa hartanya didapat dari hasil korupsi yang harus dibongkar KPK,” terangnya.
Terakhir, Angga memastikan akan terus melakukan aksi lanjutan sampai KPK menindak lanjuti tuntutannya.
“Jika KPK tidak segera menindak lanjuti tuntutan kami, maka kami siap turun lagi,” tandasnya.
