Indonesia Visioner
No Result
View All Result
  • BERANDA
  • PERISTIWA
  • POLHUM
  • EKONOMI
  • VIDEO
  • ENTERTAINMENT
  • LUAR NEGERI
  • LIPUTAN DISKUSI
  • LIFESTYLE
  • RESENSI
  • SPORT
  • OPINI
  • INDEKS
  • COMPANY PROFILE
Indonesia Visioner
No Result
View All Result

Demo Kantor DPP PDIP, Mahasiswa Medan Minta Tolak Bacalon Wali Kota Medan Diduga Afiliasi HTI

by Visioner Indonesia
Agustus 21, 2024
in Default
Reading Time: 2min read

Sejumlah pemuda mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Peduli Medan melakukan aksi demonstrasi di depan DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (21/8/2024).

Mereka meminta DPP PDI Perjuangan tidak mendukung calon Wali Kota Medan yang diduga berafiliasi dengan ormas terlarang HTI.

Menurut koordinator aksi, Fathur S. Badigul, HTI merupakan ormas terlarang yang sudah dibubarkan oleh pemerintah, jadi susah selayaknya DPP PDIP tidak memberikan rekomendasi kepada bakal calon Wali Kota Medan yang berafiliasi dengan HTI.

“HTI memang sudah dibubarkan oleh pemerintah tahun 2017 lalu, namun para mantan pengikutnya masih berkeliaran dan bahkan diduga ada yang akan menjadi bakal calon Wali Kota Medan. DPP PDIP jangan sampai kecolongan,” katanya.

“Ini masalah ancaman terhadap ideologi negara. DPP PDIP yang selama ini sudah dikenal sebagai benteng terdepan dalam membela NKRI harus menolak bakal calon afiliasi HTI di Medan. Jangan sampai Medan dikuasai oleh orang yang berafiliasi dengan organisasi terlarang dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa,” lanjutnya.

Selanjutnya, Fatur meminta DPP PDIP selamatkan Kota Medan dengan memberikan seleksi ketat untuk bakal calon Wali Kota Medan dan tidak memberikan ruang untuk bakal calon Wali Kota terafiliasi dengan HTI.

“DPP PDIP sebagai partai besar harus selamatkan Kota Medan dari bakal calon Wali Kota yang berafiliasi dengan HTI. PDIP harus selektif dan jangan berikan ruang, karena akan menghambat laju pembangunan di Kota Medan,” jelasnya.

Terakhir, Fatur menegaskan bahwa pilkada serentak 2024 di Kota Medan menjadi momentum mencari pemimpin yang benar-benar bisa menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 demi menjaga keutuhan dan kesejahteraan masyarakat.

“Calon kepala daerah yang berafiliasi dengan organisasi terlarang atau HTI yang sudah dibubarkan oleh pemerintah harus ditolak dan tidak boleh didukung oleh PDIP,” tandasnya.

Previous Post

Hari Juang Polri: Momentum Perkuat Profesionalisme Agar Dicintai Rakyat

Next Post

Penggunaan Dana Hibah untuk Polda Jatim Diduga Dikorupsi, KPK Diminta Usut Tuntas

Related Posts

BSMI Masuk Kampung Terpencil Ende, Salurkan Bantuan ke Korban Gempa yang Terisolir
Default

BSMI Masuk Kampung Terpencil Ende, Salurkan Bantuan ke Korban Gempa yang Terisolir

Agustus 20, 2026
Default

Pemuda Muslimin Jakarta Utara apresiasi langkah Menteri Imipas Agus Andrianto terkait remisi berbasis pembinaan tanpa diskriminasi

Agustus 19, 2026
Hirudoterapi: Metode Kuno yang Kini Kembali Dilirik, Aman atau Berbahaya?
Default

Hirudoterapi: Metode Kuno yang Kini Kembali Dilirik, Aman atau Berbahaya?

Agustus 15, 2026
Pasca Demo Penambang, Gubernur Babel Pastikan Harga Timah Rp200 Ribu per Kg Sn 73
Default

Pasca Demo Penambang, Gubernur Babel Pastikan Harga Timah Rp200 Ribu per Kg Sn 73

Agustus 9, 2026
Default

Perhimpunan Guru Minta Pemerintah Keluarkan Anggaran MBG dari Pendidikan di APBN 2027

Juli 31, 2026
PB IKA BEM Nusantara Konkretkan Swasembada Pangan Prabowo-Gibran
BUMN

PB IKA BEM Nusantara Konkretkan Swasembada Pangan Prabowo-Gibran

Juli 30, 2026

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

TERKINI

Kemendagri Pastikan Bantuan Presiden untuk Gempa NTT Segera Digunakan

Pemerintah Larang Operator Seluler Hanguskan Sisa Kuota Internet Pelanggan

Media Sosial Kuasai Arus Informasi Politik Publik Indonesia pada 2026

Survei Median: Elektabilitas Prabowo di Puncak, Unggul di 4 Wilayah Indonesia

Kemenhaj Gandeng BKN Perketat Seleksi Petugas Haji 2027, CAT Serentak di 34 Titik

Cak Imin Minta Gus Kikin Belajar dari Pengalaman 5 Tahun Terakhir: “NU Bukan Kekuasaan, Tapi Perjuangan”

TERPOPULER

Kemendagri Pastikan Bantuan Presiden untuk Gempa NTT Segera Digunakan

Pemerintah Larang Operator Seluler Hanguskan Sisa Kuota Internet Pelanggan

Media Sosial Kuasai Arus Informasi Politik Publik Indonesia pada 2026

Survei Median: Elektabilitas Prabowo di Puncak, Unggul di 4 Wilayah Indonesia

Kemenhaj Gandeng BKN Perketat Seleksi Petugas Haji 2027, CAT Serentak di 34 Titik

Cak Imin Minta Gus Kikin Belajar dari Pengalaman 5 Tahun Terakhir: “NU Bukan Kekuasaan, Tapi Perjuangan”

  • About
  • Redaksi
  • Marketing & Advertising
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Email
  • Login
No Result
View All Result
  • BERANDA
  • PERISTIWA
  • POLHUM
  • EKONOMI
  • VIDEO
  • ENTERTAINMENT
  • LUAR NEGERI
  • LIPUTAN DISKUSI
  • LIFESTYLE
  • RESENSI
  • SPORT
  • OPINI
  • INDEKS
  • COMPANY PROFILE

Indonesia Visioner - All Rights Reserved