Ketua Umum Relawan Puan Bersama Wong Cilik (Republik) Harda Belly mengingatkan aparat kepolisian untuk menjaga netralitas menjelang Pilkada 2024. Ia mengaku mendapat informasi dari berbagai daerah terkait adanya personel kepolisian yang terlibat politik praktis.
“Dari sejumlah informasi yang saya dapatkan, adanya aparat kepolisian terlibat politik praktis dengan mengarahkan dukungan kepada salah satu paslon kepala daerah,” kata HB dalam keterangannya, Kamis (10/10/2024).
Menurutnya, netralitas Polri telah diatur oleh UU No.2/2002 pada Pasal 28 Ayat (1) yang seharusnya menjadi pedoman agar tidak terlibat dalam politik praktis.
“Insan kepolisian itu terikat dengan aturan yang harus dipatuhi. Ada larangan yang jelas untuk terlibat politik praktis,” tuturnya.
HB menuturkan, apabila aparat kepolisian melakukan tindakan yang menguntungkan pihak tertentu atau salah satu calon kepala daerah maka hal itu akan mencederai demokrasi dan mengkibatkan citra instansi Polri buruk.
“Ini bukan hanya soal melanggar aturan tapi demokrasi akan tercederai dan instansi Polri makin tidak dipercaya masyarakat,” jelasnya.
Karena itu, HB meminta Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk tegas memerintahkan semua anggota Polri agar tidak masuk ke ruang politik praktis apalagi melakukan tindakan yang mendukung calon kepala daerah tertentu.
“Kapolri harus tegas, laksanakan komitmennya untuk Polri yang presisi. Berikan perintah anak buahnya agar jangan ikut terlibat politik praktis dan pastikan mengawal Pilkada yang damai dan kondusif,” tegasnya.
“Masyarakat pasti monitor dan tidak akan tinggal diam jika ada aparat kepolisian yang mencoba memperkeruh situasi politik dengan memberikan dukungan kepada calon kepada daerah tertentu,” tandasnya.
