JAKARTA – VISIONER.id – Ketua PB HMI Bidang BUMN, Romadhon mengingatkan Erick Thohir agar fokus dengan pekerjaan rumah BUMN yang diwariskan menteri sebelumnya, dibandingkan melakukan perombakan terhadap struktur di Kementerian BUMN.
Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Komunikasi Publik, Arya Sinulingga mengatakan Erick Thohir akan melakukan perombakan terhadap deputi agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan menyusul ditunjuknya dua wakil menteri.
Menurut dia, seharusnya dua wamen Kementerian BUMN menjadi kekuatan birokrasi untuk menyelesaikan sejumlah PR ke depan.
“Erick Thohir sejak awal dilantik mengatakan, kementerian BUMN membutuhkan Wamen profesional. Tetapi staf khusus Kementerian BUMN pernyataannya berbeda. Seakan memaksa ada perubahan struktur yang mau dilakukan terburu-buru. Jangan sampai muncul kesan bahwa ini bagian dari bagi-bagi kekuasaan,” kata dia, Senin (18/11/2019).
Ia mengatakan seharusnya Eselon I Kementerian BUMN dipertahankan, agar pekerjaan yang dilakukan on the track dan sesuai dengan target yang ditetapkan.
“Kita masih ingat saat serah terima jabatan dikantor BUMN, kata Erick dalam pidatonya mengatakan ‘Saya datang untuk tidak pernah gagal, dan Saya datang sebagai profesional, bukan orang partai’. Frasa itu menjadi penanda lain supaya BUMN dikelola secara profesional dan berani mengambil keputusan untuk kepentingan perusahaan bukan kepentingan pesanan,” katanya.
Apalagi kata dia, Presiden Joko Widodo menekankan hanya ada visi-misi Presiden-Wakil Presiden, tidak ada visi-misi menteri. Hal itu menurut Romadhon juga berlaku di lingkungan Kementerian BUMN.
Presiden imbuh Romadhon menekankan perampingan struktur di kementerian dari eselon 3, 4 dan 5. Namun Kementrian BUMN berbeda sendiri, santer dikabarkan perampingan akan dimulai dari eselon I.
“Erick Thohir mesti memikirkan langkah transisi terlebih dulu sebelum benar-benar memangkas eselon I. Transisi itu diperlukan karena pemangkasan eselon I khawatir dapat menimbulkan masalah baru.”
“Terkait jabatan eselon I nantinya jika tetap dilaksanakan dirombak akan diberikan penugasan menjadi direksi perusahaan BUMN, saya harap dilakukan bertahap dan jangan tergesa-gesa. Jika terjadi pemangkasan eselon I apakah harus ada peraturan pemeritah, maka itu perlu dikaji dan butuh waktu,” sambung dia.
Menurut Romadhon, kebijakan itu harus memiliki tujuan memaksimalkan tugas, pokok, dan fungsi, dan tetap mengacu kepada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.
Ia juga meminta agar Erick Thohir mempertimbangkan masukan-masukan dari mantan Menteri Pendayagunaan BUMN Tenri Abeng mengenai fungsi kedeputian tak perlu dihapuskan meski kerja Menteri BUMN dibantu Wamen. Sebab, Wamen akan lebih fokus dalam hal pembagian waktu kerja dengan Menteri.
“Lebih baik menteri BUMN fokus pada pekerjaan rumah. Salah satunya adalah proses pembentukan holding perusahaan BUMN, hingga pembentukan super holding. Masih ada holding yang peraturan pemerintahnya sudah ditandatangani oleh Presiden Jokowi tapi prosesnya belum selesai.”
Belum lagi, jelas Romadhon porsi utang jangka pendek (yang harus dilunasi kurang dari satu tahun) BUMN non-keuangan telah mencapai 30,89% dari total utangnya pada Juni 2019. Meningkat pesat dari porsi akhir tahun 2018 (22,56%), dan di bawah 20% pada 2015-2017. Kondisi ini rawan gagal bayar jika resesi.
“BUMN memegang peran penting untuk kemajuan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Langkah bijak, tepat, dan cepat menteri BUMN menjadi harapan kita semua. Jangan ada kehebohan hanya demi pencitraan, BUMN mesti jadi contoh (teladan) bagi semua usaha yang ada di Indonesia. Adanya wamen BUMN memperkuat struktur birokrasi yang ada bukan melegitimasi,” tandas dia.
