JAKARTA – Pemerintah kembali menegaskan komitmen penurunan angka stunting dengan sasaran utama pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN, Wihaji, menyebut pendekatan ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar kelompok paling rentan tidak terlewat dari intervensi program percepatan stunting.
Wihaji menjelaskan bahwa sejak 1 Juli 2025, tim dari Kemendukbangga/BKKBN telah melancarkan pendataan di daerah rawan. Targetnya adalah menjangkau 1,4 juta keluarga berisiko stunting, khususnya dari kelompok Desil 1—keluarga termiskin. Data ini akan menjadi dasar penyaluran bantuan makanan bergizi tambahan (MBG) serta pemantauan berkala.
Kini Kemendukbangga/BKKBN bekerja secara terintegrasi dengan Kementerian Kesehatan, Badan Pangan Nasional, dan Badan Gizi Nasional. Kolaborasi lintas sektor diperlukan agar distribusi MBG dan evaluasi dampak gizi benar-benar tepat sasaran dan tidak ada yang “lewat”—khususnya bayi dan balita dari keluarga sangat miskin.
Direktur Gagas Nusantara, Romadhon Jasn, memberikan apresiasi terhadap pendekatan menyeluruh ini. “Sasaran langsung ke kelompok ibu hamil dan balita adalah langkah cepat dan tepat. Ini memperlihatkan negara hadir dalam menjaga masa depan anak-anak kita,” ujar Romadhon Jasn, Minggu (6/7/2025)
Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 menunjukkan prevalensi stunting turun menjadi 19,8 persen, mendekati target 20,1 persen. Namun, Wihaji dan para pihak mengingatkan bahwa jumlah ini masih tinggi—karenanya program percepatan ini harus digaspol agar prevalensi terus menurun secara nyata.
Intervensi yang dilakukan meliputi pendataan intensif selama tiga minggu, distribusi MBG, edukasi gizi, serta penguatan peran kader Posyandu dan bidan desa. Semua bagian dipastikan menyasar keluarga paling rentan, bukan hanya peserta KB atau keluarga pra-sejahtera biasa.
Romadhon Jasn menekankan pentingnya data akurat dalam pelaksanaan program. “Program ini hanya akan efektif bila didukung sistem data berbasis SIGA terpadu dan real-time. Jika satu keluarga tidak masuk database, maka mereka akan terlewat,” tegas Romadhon.
Lebih lanjut, Wihaji menegaskan bahwa kolaborasi menjadi kata kunci: antara pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Mekanisme koordinasi ini harus berjalan lancar agar intervensi stunting benar-benar merata hingga desa-desa terpencil.
Romadhon kembali mengingatkan agar penggunaan DBH‑CHT dan anggaran gizi lebih diarahkan ke daerah dengan prevalensi stunting tinggi. “Dana harus tepat sasaran, tidak tersedot oleh birokrasi, serta diukur hasilnya. Transparansi dalam pelaporan akan membangun kepercayaan publik,” ujarnya.
Dengan upaya strategis ini, Kemendukbangga/BKKBN berharap angka stunting bisa terus turun hingga mencapai target di bawah 15 persen pada akhir 2025. Keberhasilan program ini akan menjadi bukti nyata bahwa pendekatan data-driven dan kolaboratif adalah kunci memutus rantai stunting—menegaskan aspirasi visi Pemerintah untuk mencetak generasi emas 2045.
