JAKARTA – Di tengah langkah strategis Presiden Prabowo Subianto yang menjalankan misi diplomasi tingkat tinggi sebagai juru damai antara Iran dan Amerika Serikat, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengambil peran dalam menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Ia menginstruksikan moratorium terhadap rencana impor 105.000 unit mobil pikap asal India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara yang dinilai berjalan tanpa koordinasi resmi di tengah padatnya agenda internasional Presiden.
Langkah moratorium tersebut dipandang sebagai bentuk proteksi terhadap visi kemandirian nasional ketika kepala negara berada di Amman, Yordania, untuk memfasilitasi dialog perdamaian global. Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan strategis yang berdampak pada industri otomotif nasional harus berada dalam satu komando yang transparan dan terkoordinasi. “Ditunda dulu. Kita harus melakukan kalkulasi ulang terhadap kapasitas perusahaan nasional agar marwah kepemimpinan tetap terjaga dari kebijakan sepihak,” ujarnya di Gedung DPR, Senin (2/3).
Sikap Wakil ketua DPR ini mendapat dukungan dari Kadin Indonesia yang secara resmi mendesak pembatalan rencana impor tersebut. Kadin menilai produsen otomotif domestik memiliki kapasitas memadai untuk memenuhi kebutuhan operasional nasional tanpa ketergantungan pada produk luar. Sinkronisasi antara dorongan dari parlemen dan aspirasi dunia usaha menunjukkan keselarasan dalam membela manufaktur dalam negeri.
Aktivis Nusantara, Romadhon Jasn, menilai langkah pimpinan DPR tersebut sebagai manifestasi loyalitas konstitusional yang dibutuhkan dalam momentum krusial. “Di saat Presiden Prabowo menjalankan tugas kemanusiaan yang berisiko tinggi di Teheran dan Amman, pimpinan DPR hadir memastikan stabilitas industri domestik tetap terjaga. Barikade kebijakan bersama Kadin penting agar visi kedaulatan negara tidak dikhianati oleh dorongan impor yang mengabaikan prosedur koordinasi,” tegas Romadhon Jasn dalam keterangannya.
Secara substansi, kebijakan penundaan ini menyoroti bahwa pengadaan kendaraan operasional Koperasi Merah Putih (KDKMP) semestinya menjadi motor penggerak bagi pabrikan nasional, bukan justru membuka ruang masuknya produk asing dalam jumlah besar. Evaluasi ulang memberi kesempatan untuk menelusuri proses pengadaan yang dinilai belum sepenuhnya sinkron secara prosedural. Bagi parlemen, martabat industri lokal tidak dapat dikorbankan atas dalih efisiensi administratif.
Kehadiran unit Mahindra di pelabuhan tanpa transparansi perencanaan vertikal memunculkan pertanyaan publik mengenai konsistensi kebijakan. Dalam konteks ini, koordinasi antara DPR dan Kadin dipandang sebagai benteng pengendali agar arah pembangunan tetap selaras dengan agenda kemandirian ekonomi. Pesan yang disampaikan jelas: tidak ada ruang bagi langkah sepihak yang berpotensi menciptakan preseden kebijakan tanpa pengawasan politik.
“Nalar publik menuntut konsistensi antara retorika kemandirian dan implementasi nyata. Penundaan ini menjaga agar arah pembangunan tetap berada pada rel yang benar di saat perhatian dunia tertuju pada diplomasi kita di Timur Tengah. Ini bentuk penghormatan terhadap rakyat yang mengharapkan keberpihakan pada produk karya anak bangsa,” tambah Romadhon Jasn.
Ketidaksinkronan antara kontrak yang berjalan dan komitmen proteksi industri perlu diselesaikan melalui keputusan politik yang tegas. Wakil ketua DPR tersebut mengirim sinyal kuat bahwa kebijakan strategis tidak boleh bergerak di luar garis koordinasi nasional. Kedaulatan industri otomotif ditempatkan sebagai prioritas di atas pertimbangan jangka pendek.
Sebagai penutup, Romadhon Jasn mendesak seluruh elemen pemerintahan mematuhi garis koordinasi yang telah ditegaskan parlemen dan dunia usaha. “Kita membutuhkan kepemimpinan yang berani menegakkan aturan ketika negara sedang menjalankan misi diplomasi besar. Langkah ini memastikan kedaulatan ekonomi tetap tegak dan tidak terseret oleh ambisi impor yang mengabaikan kapasitas nasional,” pungkasnya.
