JAKARTA – Insiden konfrontasi seorang pemuda berinisial SB terhadap petugas saat aksi di depan Mabes Polri, Jumat (27/2), memicu simpati luas kepada Korps Bhayangkara. Di tengah suasana Ramadan, personel kepolisian tetap berdiri tenang mengenakan peci putih dan sorban meski dihujani makian. Fakta bahwa pelaku bukan mahasiswa Universitas Indonesia, melainkan berasal dari institusi lain dan menggunakan jas almamater kuning tanpa hak, menambah dimensi ironi dalam peristiwa tersebut.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi sikap aparat yang mengedepankan pendekatan humanis di tengah provokasi verbal maupun fisik. Ia menegaskan komitmen reformasi menuju civilian police tetap berjalan, termasuk menjaga ruang kritik sebagai bagian dari demokrasi. Keteguhan anggota yang tetap bersabar saat atribut ibadah mereka dicemooh di bulan puasa dinilai publik sebagai bentuk profesionalisme yang teruji.
“Kehadiran dugaan mahasiswa penyusup yang meminjam identitas UI bukan sekadar soal atribut, melainkan upaya merusak kredibilitas gerakan dari dalam dan patut diwaspadai. Tindakan berinisial SB menjadi noda bagi aktivisme mahasiswa karena suara kritis yang seharusnya murni justru tercemar oleh aksi yang memburu sensasi dan viralitas tanpa substansi. Di sisi lain, kesabaran aparat kepolisian di bulan suci yang tetap tenang, tidak terpancing provokasi, bahkan menjaga sikap dengan senyum, justru mendapat apresiasi luas dari masyarakat,” ujar Ketua Jaringan Aktivis Nusantara, Romadhon Jasn, Senin (2/3/2026) di Jakarta.
Pihak UI melalui keterangan resminya menyatakan keberatan atas penggunaan atribut tanpa izin karena berpotensi mencoreng reputasi akademik. Simbol intelektualitas yang seharusnya identik dengan argumentasi ilmiah justru dipakai untuk tindakan seperti menarik dan mencoret jilbab Polwan menggunakan cat semprot. Kontrasnya terlihat jelas: aparat menjaga ketenangan ibadah, sementara oknum demonstran memilih vandalisme simbolik terhadap sesama perempuan.
“Kita harus waspada terhadap degradasi etika gerakan mahasiswa oleh petualang simbolik yang ingin membenturkan rakyat dengan aparat secara tidak beradab. Meminjam identitas institusi besar untuk memicu konflik adalah pengkhianatan terhadap demokrasi yang semestinya dijaga dengan kejujuran intelektual,” tegas Romadhon.
Kapolri memastikan tidak ada pembatasan kebebasan berekspresi selama dilakukan sesuai hukum dan etika publik. Menyampaikan aspirasi adalah hak konstitusional, namun menjaga ketertiban secara sabar di tengah ujian puasa merupakan bentuk pengabdian. Simpati publik pun mengalir kepada aparat yang tetap terkendali menghadapi pendemo yang kehilangan legitimasi identitasnya sendiri.
“Insiden ‘jaket pinjaman’ menunjukkan adanya pola penyusupan yang berpotensi menciptakan kegaduhan demi merusak reputasi banyak pihak sekaligus. Sinergi antara nalar kritis mahasiswa dan transformasi Polri tidak boleh dikalahkan oleh tindakan radikal oknum yang bahkan enggan tampil dengan identitas asli,” tambah Romadhon.
Pihak PNJ telah memanggil SB untuk diproses sesuai Kode Etik Mahasiswa. Langkah ini menegaskan bahwa tindakan tersebut bukan representasi umum gerakan kampus. Ketahanan mental aparat yang tetap tenang dalam balutan atribut religi kini menjadi perbincangan publik sebagai standar kedewasaan institusi dalam menghadapi tekanan massa.
“Menuju Indonesia Emas 2045 membutuhkan aparat yang kredibel dan generasi muda yang jujur secara intelektual tanpa perlu bersandiwara. Keterbukaan Polri hari ini, disertai kesabaran menghadapi penghinaan, adalah investasi peradaban untuk membangun kehidupan berbangsa yang lebih matang,” pungkas Romadhon.
